Diseminasi Pengendalian Kontrak dan Penilaian Kinerja Penyedia di Lingkungan Pemerintah Kota Malang resmi di gelar. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada elemen pengadaan barang/jasa Pemkot Malang, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK).
Sebanyak 96 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru (Tenaga Kesehatan) Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Malang secara resmi diangkat. Pemkot menaruh harapan besar untuk pemulihan dan peningkatan kesehatan kepada puluhan pegawai tersebut.
Melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, kegiatan rutin ‘Safari Subuh’ mulai dilaksanakan. Dalam kesempatan pertama di awal tahun 2022 ini bertempat di Masjid Perahu, Jalan Selorejo A RW.7, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Senin (7/2/2022).
Setelah ramai di media sosial ada satu pengunjung diduga positif covid-19 bisa masuk tanpa melalui Aplikasi PeduliLindungi. Pemkot Malang melakukan tes swab antigen, dari 30 karyawan dan satu diantaranya positif.
Menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) ke-14 PCNU, bertemakan ‘Memantapkan Peran Nahdlatul Ulama dalam Membangun Kemandirian dan Peradaban.’ Walikota Malang, Sutiaji berharap adanya sinergi hingga kolaborasi.
Tingginya kasus covid-19 di Kota Malang, membuat Pemkot Malang dan jajaran samping, kebut vaksinasi siswa demi melindungi anak-anak dari covid-19. Tiga SD kedatangan tim vaksinator Kota Malang, Jumat (4/2/2022).
Tercatat per 1 Februari 2022, Kota Malang turun di peringkat dua terbanyak se-Jawa Timur kasus terkonfirmasi positif. Pemkot Malang terus ingin menekan angka kesembuhan covid-19 dengan treatmentnya sendiri.
Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepatuhan bidang pelayanan publik kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Melalui survei yang dilakukan Ombudsman selama tahun 2021, Pemkot Malang dinilai memiliki kepatuhan tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
Selama sepekan terakhir, setidaknya ada 22 warga yang ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang saat melakukan penertiban protokol kesehatan (prokes). Hal ini dilakukan karena beberapa minggu terakhir, kasus covid-19 di Kota Malang meningkat.
Salah satu ruas jalan di Kota Malang akan meningkat ke kelas II. Pemkot Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang mengusulkan tiga jalan. Tetapi yang disetujui hanya Jalan Mayjen Sungkono.
Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus kolaborasi. Demi akselerasi pembangunan dan memandang secara holistik kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Kasus covid-19 Kota Malang dari hari ke hari semakin melonjak. Pemkot Malang kembali menerapkan pola yang pernah sukses dilakukan dalam menekan pergerakan masyarakat, khususnya di waktu aktivitas berkurang pada malam hari. Sehingga Pemkot Malang kembali memberlakukan jam malam di dua jalan.
Pemkot Malang menggelar Sosialisasi Pembangunan Insfrastruktur Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang 2022. Walikota Malang, Drs H Sutiaji mendorong penuntasan banjir tidak setengah-setengah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendorong perangkat daerah atau unit kerja minimal memiliki satu inovasi setiap tahun. Budaya One Agency One Innovation terus ditumbuhkan untuk kebermanfaatan masyarakat maupun jajaran unit kerja.
Tim gabungan ‘Pamor Keris’ (Patroli Motor Penegak Protokol Kesehatan di Masyarakat) wilayah Kota Malang melakukan patroli malam menegakkan protokol kesehatan (prokes). Masih banyak masyarakat didapati melanggar prokes, sehingga dikenakan sanksi teguran berupa push up ditempat.
Kawasan wisata Kayutangan atau Kajoetangan Heritage dari hari ke hari kian menarik banyak wisatawan yang ingin mengunjungi. Sayangnya, kesadaran masyarakat membuang sampah masih kurang, seperti puntung rokok masih berserakan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menggunakan sistem merit. Pemkot Malang menekankan bagi ASN yang telah naik jabatan untuk lebih meningkatkan kompetensi yang dimiliki.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo mengumumkan, tidak adanya rekrutmen tenaga honorer di tahun 2023. Selain itu, membebankan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada pemerintah daerah.
Pemkot Malang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menggelar Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas Menuju Linmas Tangguh dalam Penyelenggaraan Trantibum Linmas. Walikota Malang, Drs H Sutiaji mengupayakan adanya insentif tambahan.
