Arsan Gimah (92), jemaah haji asal RT 048, RW 009, Dusun Gumukmas, Kabupaten Malang, dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (27/5/2025) sekitar pukul 05.16 waktu Arab Saudi.
Tag: Air
Jelang Puncak Haji, Jemaah Diimbau Jaga Fisik Mulai Tiga Hari Sebelum Armuzna
Makkah, SERU.co.id – Menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), para jemaah haji Indonesia diminta untuk mulai menjaga kebugaran fisik, terutama tiga …
Pemkab Bojonegoro Berkomitmen Sukseskan Pemilu 2024
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berkomitmen menyukseskan dan mendukung penuh jalannya Pemilu 2024. Bersama TNI, Polri, dan semua stakeholder yang ada, Pemkab siap mengawal demokrasi.
Hujan Disertai Angin Terjang Sejumlah Rumah Warga Singosari
Hujan deras disertai angin kencang menerjang Dusun Lowok Jati, Desa Baturetno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang mengakibatkan sejumlah rumah warga rusak
TPID Kota Batu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti rapat koordinasi (rakor) mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Ribuan Personel Gabungan Disiapkan Untuk Pengamanan Pemilu 2024 di Kabupaten Malang
Mengingat luas geograsis wilayah Kabupaten Malang, ribuan personel gabungan bakal diterjunkan dalam menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.
Gus Iqdam Kaget Bertemu Kapolda Jatim, Ternyata Sosok yang Ramah
Gus Iqdam, ulama yang viral dengan slogan ‘Dekengan Pusat’ ini mengaku kaget bertemu dengan sosok Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto
Warga Malaysia Panic Buying Air Minum, Ini Penyebabnya
Warga Malaysia baru-baru ini memborong air minum dari supermarket hingga ludes tak tersisa. Video panic buying warga Malaysia ini menjadi viral di media social TikTok.
BW Sebut Upaya Tim Hukum 01 Memidanakan Saksi Bagian dari Dramatisasi Proses MK
Kuasa hukum paslon Jokowi-Maruf, Yusril Ihza Mahendra pernah mengatakan terbuka peluang untuk membawa salah satu saksikubu Prabowo-Sandiaga ke ranah pidana karena dinilai memberikan kesaksian palsu.
Sekjen PAN Sebut 3 Persoalan dalam Politik Indonesia
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ( PAN) Eddy Soeparno menilai ada persoalan dalam politik di Indonesia yang hingga kini masih belum bisa ditangani. Persoalan pertama, yakni masih adanya politik uang. “Adanya politik uang tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat,” ujar Eddy saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019). Eddy menuturkan, selain nafsu kekuasaan dari para politisi, pragmatisme di kalangan pemilih yang tinggi juga jadi penyebab politik uang terus terjadi. Eddy bercerita, sebagai calon legislatif daerah pemilihan Jawa Barat III dalam Pemilu 2019, banyak pemilih yang masih meminta sejumlah uang kepada caleg saat kampanye.
Tim Hukum TKN Sudah Prediksi Putusan MK Akan Lebih Cepat
Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 sudah terprediksi. Tim hukum TKN Taufik Basari mengatakan, jika melihat persidangan, bukti dan saksi dari pemohon (Badan Pemenangan Nasional) tidak banyak yang sesuai kualifikasi.
Akankah Putusan MK Turunkan Tensi Politik?
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meyakini tensi politik yang sempat memanas pada Pilpres 2019 akan mereda setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusannya atas sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pada Kamis (27/6) mendatang. Ia menganggap partai yang bertarung dalam koalisi akan lebih cair pascaputusan MK.
Jangan Asal Jualan, Yuk Cari Tahu Keinginan Konsumen biar Bisnis Moncer
Anda sebagai seorang penjual tentu tidak ingin rugi dalam berjualan bukan? Meskipun berjualan pasti ada waktu pasang dan surutnya.
Pengamat Nilai Dalil TSM dari Tim Hukum Prabowo – Sandi Tak Cukup Bukti
Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai dalil kecurangan Pilpres 2019 terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dibacakan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) belum cukup bukti. Ia menyadari tim hukum pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 itu sudah membeberkan berbagai peristiwa dugaan kecurangan melalui keterangan para saksi yang mereka hadirkan.