Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya buka suara terkait polemik Vaksin Nusantara. Juru Bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi meminta pihak pengembang Vaksin Nusantara untuk mengikuti rekomendasi dan syarat yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, PT Bestprofit Futures (BPF) Malang menyerahkan bantuan 3,5 ton beras dan 8 ton semen dalam Program “BPF Malang Berbagi Peduli Korban Gempa Bumi di Malang” melalui Pemkot Malang, di halaman Balaikota Malang, Kamis (15/4/2021).
Selama Bulan Ramadan, Whiz Prime Hotel Basuki Rahmat Malang menawarkan paket khusus. Baik untuk promo kamar maupun produk kuliner (food & beverages).
Walikota Malang, Drs H Sutiaji, menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha (Perumda TUNAS), dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Food Station Cipinang Jaya, dan PT Interlink Nusa Niaga. Bertempat di Ruang Rapat Walikota, Balaikota Malang, Rabu (14/4/2021).
Pembuatan Vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terus berlanjut meski belum mendapat restu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Terbaru, vaksin Nusantara disuntikkan kepada politikus Aburizal Bakrie dan sejumlah relawan dari kalangan DPR RI.
Wacana pemerintah pusat terkait pelarangan mudik lebaran 2021, akan diiringi kebijakan baru yang dicanangkan di Kota Batu.
Pembangunan Pasar Besar Kota Batu sebagai mega proyek masih maju-mundur. Lantaran masih menunggu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang diperkirakan akan turun pada akhir April.
Ketua DPRD Trenggalek panggil Pansus II DPRD dan Tim Asistensi guna membahas ulang penggabungan 2 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) plat merah milik Trenggalek. Apalagi apalagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah tiga kali berkirim surat kepada DPRD Trenggalek.
Sebanyak 1.250 kg benih padi varietas Inpari 32 diserahkan Wakil Bupati Kediri, Dewi Maria Ulfa kepada petani terdampak banjir di Desa Cengkok, Kecamatan Tarokan, Senin (12/04/2021).
Menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah, Wali Kota Mojokert,o Ika Puspitasari, melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) di Pasar Tanjung. Pada pemeriksaan kali ini, ia menjamin ketersediaan bahan makanan pokok dan harga pangan stabil selama Ramadan, Senin (12/4/2021).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) turut membantu penanganan darurat bencana gempa bumi, yang mengguncang sejumlah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Gempa berkekuatan magnitudo 6,7 SR terjadi di laut sekitar 90 km barat daya dari Kabupaten Malang, Sabtu (10/4/2021) lalu.
Presiden Joko Widodo meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam keputusan itu, ASN diberikan jatah cuti bersama selama 2 hari yaitu pada 12 Mei dan 24 Desember.
Pasar takjil menjadi buruan masyarakat dalam memilih menu buka puasa. SE Walikota yang memperbolehkan pasar takjil dengan beberapa ketentuan. Di antaranya tidak berkerumun dan tidak di badan/bahu jalan (aspal, red).
Vaksinasi covid-19 terhadap lansia dan guru digeber sejak Sabtu lalu (10/4/2021). Pasca mendapatkan 670 vial vaksin, ditargetkan selesai esok hari Rabu (14/4/2021).
Memasuki hari pertama bulan suci ramadan, Pemkot Batu melakukan penyesuaian pada seluruh ASN yang bekerja dibawah naungannya.
Ada beberapa poin dalam Surat Edaran (SE) Walikota berkaitan dengan tempat hiburan malam yang wajib tutup. Pihak Kepolisian tetap akan bekerjasama dengan Satgas Covid-19 dan Satpol PP.
Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2021, PPKM mikro kembali diberlakukan mulai 6 April hingga 19 April 2021. Evaluasi Kota Malang mengalami tren penurunan dengan bertambahnya zona kuning, karena peraturan baru soal kriteria zona.
Momen Ramadan identik dengan pasar takjil yang menjamur di berbagai sudut kota. Di Kota Malang, pasar takjil diperbolehkan asal tidak sampai memakan badan jalan, karena mengganggu lalu lintas.
Walikota Malang mendorong Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) masuk dalam pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan setidaknya 40 persen anggaran belanja dengan memprioritaskan produk lokal.
