Wiweko mengaku, masalah yang paling sering ditemui adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Di tingkat desa, untuk urusan tersebut, desa memiliki staff yang bertugas sebagai Kaur dan Kasi. Salah satu hal yang rawan adalah seputar pengelolaan Dana Desa.
“Kami tidak mau keliru dalam penggunaan Dana Desa,” pungkasnya. (dik/mzm)
Baca juga:
- Publik Menilai Take Home Pay DPR RI Sebesar Rp65 Juta Belum Signifikan
- Hotman Paris Minta Keadilan kepada Presiden Prabowo dalam Kasus Nadiem Makarim
- Diduga Bunuh Diri, Lansia di Pakis Bakar Tubuhnya dengan Bensin
- Delapan Pengurus Baru DPTP PKS Kabupaten Malang Dilantik, Targetkan Tujuh Kursi di Pilkada 2030
- Pasar Gadang Sering Macet, DPRD Kota Malang Desak Pemkot Atasi Masalah Lalin
