Mahfud mencontohkan, pembangunan sebuah gedung senilai Rp500 milyar. Pembukuannya sudah benar, tapi ada feedback, dimana Rp500 milyar itu dikembalikan Rp50 milyar.
“Feedback ini yang kemudian ketahuan oleh KPK. Di Papua itu banyak,” terangnya.
Di Papua, lanjut Mahfud, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama Otonomi Khusus (Otsus) sejak 2001 jumlahnya Rp1.000,7 triliun. Tapi pembangunan di Papua justru tidak jadi apa-apa, bahkan rakyatnya tetap miskin.
“Marah kita ini, negara menurunkan uang, tapi tidak jadi apa-apa juga, rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya justru foya-foya dengan cara tadi,” sebutnya.
Ditambahkannya, insfratruktur di Papua merupakan proyek PUPR pemerintah pusat. Dari dana khusus itu beberapa dikorupsi, meski tidak semua, tetapi banyak yang dikorupsi.
“Kalau saudara lihat perbandingan, berapa transaksi besar atau jatah per kepala dari pemerintah untuk pembangunan Papua. Di Papua itu mendapat Rp14,7 juta per penduduk, Papua Barat Rp10 juta per kepala penduduk. Sementara Kalimantan Timur yang kayak gitu cuma Rp4,9 juta, Aceh Rp6,9 juta, NTT Rp4,2 juta,” bebernya.
