Jakarta, SERU.co.id – Gelombang wacana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menyeruak di ruang publik dengan banyaknya aksi demontrasi. Kritik tajam terhadap lembaga legislatif ini muncul seiring sorotan atas besarnya gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang dinikmati para wakil rakyat. Sementara masih banyak masyarakat bergelut dengan kesulitan hidup.
Pakar hukum tata negara sekaligus mantan anggota DPR periode 2004–2008, Mahfud MD mengatakan, kritik terhadap parlemen memang wajar. Ia bahkan mengungkap, pernah mendengar penghasilan seorang legislator bisa menembus miliaran rupiah per bulan. Bila dihitung seluruh tunjangan, uang reses, hingga honor pembahasan undang-undang.
“Kalau disebut Rp230 juta per bulan, yang saya dengar justru bisa miliaran. Itu di luar reses, uang kunjungan konstituen dan fasilitas lain. Belum lagi studi banding ke luar negeri setiap kali membahas undang-undang,” seru Mahfud, dikutip dari Kompascom, Kamis (28/8/2025).
Namun, Mahfud menegaskan, wacana pembubaran DPR bukanlah solusi. Menurutnya, parlemen tetap menjadi instrumen penting dalam demokrasi.
“Masih lebih baik punya DPR buruk dan partai politik jelek daripada tidak ada sama sekali. Tanpa DPR, demokrasi akan timpang,” ujarnya.
Senada, analis politik Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, desakan membubarkan DPR berangkat dari kekecewaan publik. Terutama atas sikap wakil rakyat yang dinilai acuh pada aspirasi masyarakat.
“Banyak orang kesulitan cari kerja, tapi melihat tunjangan DPR berlipat ganda. Kritik publik diabaikan, respons DPR justru cenderung defensif,” kata Adi.
Meski begitu, ia menegaskan, keberadaan DPR penting untuk menjaga prinsip trias politica. Kemudian mencegah kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenang.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni memberi respons keras terhadap wacana pembubaran. Politisi NasDem itu menyebut, seruan semacam itu berlebihan dan tak masuk akal.
“Silakan kritik DPR, tapi jangan mencaci maki berlebihan. Bicara bubarkan DPR itu omongan orang tolol se-dunia,” tegasnya.
Fakta di lapangan memang menunjukkan angka fantastis terkait biaya yang harus ditanggung negara. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, berdasarkan DIPA DPR 2023–2025, negara menyiapkan Rp1,6 triliun untuk gaji dan tunjangan 580 anggota DPR pada 2025. Jumlah ini meningkat dari Rp1,2 triliun pada 2023 dan Rp1,18 triliun pada 2024. (aan/mzm)
