Pasuruan, SERU.co.id – Tragedi banjir bandang yang menerjang Kecamatan Gempol dan Bangil yang mengakibatkan adanya korban nyawa 2 orang dan harta benda mencapai ratusan juta rupiah, pada Rabu (3/2/2021), tampaknya menjadi atensi khusus pihak legislatif (DPRD) Kabupaten Pasuruan.
Sehingga dilaksanakan rapat kerja antara DPRD Kabupaten Pasuruan yakni Komisi 1, 3 dan 4 dengan pihak PU SDA Pemprov Jatim, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas, PU SDA Kabupaten Pasuruan, DLH Kabupaten Pasuruan, PU Perumahan Dan Kawasan Pemukiman, PU Bin Marga, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Camat Gempol dan Camat Bangil di ruang sidang lantai II DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (8/2/2021). Selain itu juga dihadiri secara langsung oleh tiga wakil ketua DPRD yaitu Andri Wahyudi(PDIP), Rusdi Sutejo(Gerindra) dan Rias Judikari (Golkar).
Ketua Komisi III, KH.Saifulloh Damanhuri meminta pihak eksekutif untuk memberikan paparan atas tindakan penanganan bencana banjir pada dua kecamatan tersebut. Penyampaian yang disampaikan oleh BBWS Brantas yang diwakili oleh Arianto PPKom BBWS SDA 4 Pasuruan. Pihaknya telah melakukan langkah penanganan dengan membersihkan sisa material banjir serta rumpun bambu yang menyumbat disungai Kambeng Kepulungan-Gempol dan sungai Kedunglaranan-Bangil.
“Sumbatan rumpun bambu dan akar pohon yang menjadi salah satu penyebab penyumbatan aliran di kedua sungai tersebut. Selain itu juga debit air dari hulu juga begitu besar, lantaran adanya kerusakan alam,” ucap Arianto.
“Selain itu kami dari Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan telah mengalokasikan anggaran untuk membantu pembangunan rumah para korban sebesar Rp.15 juta/rumah. Kami mengetahui bahwa bantuan Rp.15 juta/rumah yang kondisinya rata dengan tanah sangatlah kurang. Namun demikian atas petunjuk dan arahan Bupati, segera kita carikan formulanya agar dapat meringankan para korban utamanya warga di Kepulungan-Gempol,” ungkap Hari Aprianto Kepala Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala PU SDA Kabupaten Pasuruan, Misbah Zunip.
“Selain membantu penanganan korban dan pembersihan material, pihaknya juga melakukan pendataan sejumlah jembatan yang rusak mulai dari Pandaan, Gempol dan Bangil. Sementara itu untuk tanggul sungai Kedunglarangan yang berjebol sepanjang 50 meter di Desa Manaruwi, telah pula kami koordinasikan dengan BBWS untuk sementara waktu diberi sunback. Hal ini untuk meminimalisir luapan air sungai menuju ke pemukiman warga,” terangnya.
Menanggapi keterangan yang disampaikan pihak eksekutif secara bergantian tersebut. Pihak DPRD Kabupaten Pasuruan yang didahului oleh Rusdi Sutejo mengatakan, dari semua keterangan yang disampaikan, ia ucapkan terima kasih yang mendalam atas kinerjanya dalam penanganan banjir kali ini. Namun demikian ada beberapa hal yang perlu lakukan kedepannya yakni koordinasi antar instansi.
“Koordinasi yang lambat dapat mengakibatkan petaka lain dan timbulnya korban jiwa. Salah satu contohnya yakni koordinasi dengan pihak PLN sangat lambat, sehingga tak sedikit warga Desa Manaruwi, Kalianyar, Tambakan dan Kalirejo yang kesetrum lantaran arus listrik pada desa-desa tersebut lambat dimatikan. Namun beruntung tidak ada korban jiwa pada saat itu. Yang kedua, kami meminta pihak terkait utamanya Dinsos dan BPBD untuk dapatnya memberikan suplay makanan saat hari H (kejadian). Ini dikarenakan masyarakat yang telah dievakuasi pada mushola, balai desa dan masjid kala itu tak sedikit yang kelaparan,” ungkapnya.
Kedepannya agar logistik makanan siap saji, lampu penerangan (lampu chas) diperbanyak untuk memudahkan evakuasi warga lantaran aliran PLN dimatikan dan semua logistik ditempatkan di setiap kantor desa atau kelurahan.
“Juga perlu juga diketahui, pemasangan sunback pada tanggul yang jebol, diganti dengan pemasangan geronjong yang lebih tebal agar lebih kuat menahan derasnya arus sungai,” pungkas politisi Gerindra.
Sementara itu, Rias Judikari Prastika, Wakil Ketua III mengatakan, dari sekian banyak paparan yang ada hanya pada penanganan korban dan antisipasi banjir susulan. Akan tetapi tidak ada satupun upaya mencari penyebab dari banjir itu sendiri.
“Artinya akan penanganan pasca banjir tanpa mencari dari sumber penyebab banjir itu sendiri,” singkat srikandi dari Partai Golkar ini.
Lebih menohok komentar yang disampaikan Wakil Ketua I, Andri Wahyudi dari partai PDIP.
“Kontruksi dari anggaran penanganan saat dan pasca bencana banjir, tidak kami ketahui secara detail berapa besarannya. Semisal adanya bantuan Rp.15 juta/rumah yang rusak parah dari Pemkab Pasuruan, nampaknya kurang ideal. Guna mencari solusi atas permasalahan itu, setidaknya Pemkab Pasuruan bisa berkoordinasi dengan rekan-rekan DPRD untuk mencari solusinya. Semisal meminta bantuan pada pihak ke 3 atau mengupayakan CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Kemudian sekali lagi koordinasi antara Pemkab Pasuruan dengan instansi diatasnya Pemprov Jatim dan Pusat, kurang begitu cepat dan terkesan lamban. Hal ini seharusnya lebih ditingkatkan, agar ada sinergitas dalam penanganan yang cepat dan tepat sasaran,” imbuh Andri Wahyudi. (hen/mzm)
