MKT : Abaikan Instruksi Gubernur tentang sekolah gratis
Tulungagung, SERU.co.id – Sejumlah wali murid kelas X SMKN 1 Boyolangu mengeluh. Sebab dimintai sumbangan untuk pembangunan parkir dua lantai. Biaya pembangunan lahan parkir itu mencapai miliaran rupiah.
Dana tersebut ditanggung seluruh siswa baru yang jumlahnya sekitar 800 orang. Jika dirata-rata per siswa dimintai Rp 1,5 juta.
“Sekarang ini lagi pandemi corona. Kok dimintai sumbangan Rp 1,5 juta,” keluh salah satu wali murid yang enggan namanya disebutkan.
Dilanjutkan perempuan itu, awalnya seluruh wali murid siswa baru diajak rapat dengan pihak sekolah dan komite sekolah. Kemudian mereka diberi tahu jika sekolah butuh lahan parkir. Biaya pembangunan tempat parkir itu dibebankan ke wali murid kelas X.
Lanjutnya, agar wali murid tidak merasa terbebani maka wakil kepala sekolah mengatakan wali murid boleh mencicil selama satu semester alias 6 bulan.
“Juga dikatakan siswa SMA dan sederajat tidak lagi bayar SPP. Makanya diminta bayar sumbangan,” ucap wanita paruh baya tersebut.
Saat itu wali murid merasa tidak berkutik. Maklum anak mereka baru diterima di sekolah tersebut. Jika mereka keberatan, kuatirnya si anak akan dikucilkan oleh guru setempat.
Salah satu wali murid lainnya juga sempat bertanya, apa ada rancangan anggaran belanja (RAB) untuk pembangunan tempat parkir tersebut. Dijawab jika RAB belum dibuat. Angka miliaran rupiah itu hanya perkiraan saja.
“Inikan aneh. Masak mau bangun tempat parkir miliaran rupiah hanya kira-kira,” ucap pria yang juga seorang PNS itu.
Yang lebih aneh adalah kuitansi pembayaran. Harusnya yang menerima duit yang bertanda tangan di kuitansi. Ini malah sebaliknya. Wali murid malah yang tanda tangan. “Lucukan. Ini kuitansi model apa?,” kata pria itu lagi.
Kepala SMKN 1 Boyolangu Arik Eko Lestari Spd tidak menampik jika pihaknya meminta sumbangan ke wali murid kelas X untuk pembangunan tempat parkir. Nominalnya Rp 1,5 juta. Namun pihaknya juga memberi keringanan bagi yang tidak mampu. “Ada yang hanya bayar Rp 300 ribu. Bahkan ada yang Rp 0,” kata Arik.
“Inikan sumbangan. Hanya bagi yang mampu saja. Yang ndak mampu ya ndak apa-apa ndak beri sumbangan,” kata Arik saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Sementara itu, Susetyo Nugroho selaku Masyarakat Kritis Tulungagung merasa gerah dengan adanya kasus tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Yoyok itu mengatakan, pihak sekolah sudah tidak mengindahkan program Tis Tas Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dimana dalam program tersebut, Khofifah menyatakan bahwa sekolah SMK dan SMA di Jawa Timur adalah Gratis.
“Jika meminta sejumlah uang, apapun alasannya, berarti sekolah tersebut sudah berani mengabaikan intruksi Gubernur selaku Kepala Daerah, ini kan memprihatinkan, bayangkan saja, sekelas gubernur saja tidak digubris”, terang Yoyok.
Tidak hanya sekolah lanjut Yoyok, seharusnya Kacabdin Provinsi Jawa Timur di Tulungagung harus ikut bertanggungjawab, karena ada pembiaran sehingga seakan-akan mendukung kebijakan sekolah.
“Kacabdin Tulungagung yakni Bapak Solikin harus ikut bertanggung jawab, karena beliau sebagai perpanjangan tangan Dinas Provinsi Jawa Timur, ada pembiaran sehingga terkesan mendukung kebijakan sekolah tersebut”, tegas Yoyok. (and)
