Yogyakarta, SERU.co.id – Indonesia Police Watch (IPW), dalam siaran persnya, meminta agar lanjutan Liga 1 dan Liga 2 sepak bola tak diberikan izin oleh pihak kepolisian. IPW menyoroti makin meningkatnya jumlah kasus positif covid-19 yang memungkinkan timbulnya klaster baru.
“Sebab pandemi Covid 19 saat ini makin menyalak, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya klaster baru,” seru Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan resminya.
IPW menjelaskan, terdapat dua alasan utama, mengapa Polri sebaiknya tak memberikan izin digelarnya lanjutan liga. Pertama, IPW menyoroti imbauan Presiden Jokowi yang mengutamakan kesehatan. Kedua, tentang maklumat Kapolri yang berisi tentang keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
“Kedua, maklumat Kapolri Jenderal Idham Aziz tentang semboyan “Salus Populi Suprema Lex Esto” yaitu Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi”,” tegas Neta.
Selain itu, posisi Indonesia yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 di tahun 2021 mendatang, juga disoroti IPW. FIFA, selaku lembaga sepak bola tertinggi di dunia, bisa saja mempertimbangkan ulang Indonesia sebagai tuan rumah. Jika liga tetap dilanjutkan, karena dianggap tidak mampu mengendalikan pandemi.
“Tujuannya agar Piala Dunia U-20 bisa diselamatkan dan berlangsung di Indonesia yang diikuti 23 negara. Daripada dibatalkan FIFA, karena pemerintah Indonesia tak mampu mengendalikan pandemik Covid-19,” timpal Neta.
Selain itu, IPW juga meminta Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X, untuk bersikap tegas melarang lanjutan Liga 1 2020. Terlebih, karena Yogyakarta akan menjadi basis enam klub asal luar pulau Jawa selama lanjutan liga diselenggarakan.
Kedatangan pemain dan official klub-klub tersebut, dapat memunculkan klaster baru penyebaran covid-19 di Yogyakarta. Apalagi, nantinya akan datang klub lainnya yang bertanding dengan klub yang menjadikan Yogyakarta kandang sementara.
“Daripada Jogja menciptakan klaster-klaster baru dari para pemain dan ofisial klub anggota Liga 1 Indonesia 2020. Lebih bagus sejak awal, warga Jogja dan Gubernur Jogja, memberi ultimatum menolak kedatangan semua klub, dan menolak adanya pertandingan sepakbola di wilayahnya,” tandasnya. (hma/rhd)
Olahraga, Pemerintah, Hukum,
