Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang prioritaskan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025 sebesar Rp2,4 miliar untuk merehabilitasi sejumlah sekolah. Hal ini dinilai penting, mengingat akses pendidikan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suryadi mengungkapkan, anggaran tersebut merupakan bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan di Kota Malang. Pihaknya merasa prihatin, terkait masih adanya sekolah yang memerlukan rehabilitasi demi menunjang kenyamanan belajar siswa.
“Rehab sekolah ini memang sangat dibutuhkan, sehingga kami memandang perlu untuk memberikan penganggaran. Dalam PAK ini ada anggaran Rp2,4 miliar yang diperuntukkan untuk rehab sekolah-sekolah,” seru Suryadi, Rabu (17/9/2025).
Ia menjelaskan, data sekolah yang membutuhkan perbaikan dikantongi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Termasuk hasil telaah dan peninjauan teknis di lapangan.
Menurutnya, jumlah sekolah yang akan direhabilitasi kemungkinan lebih dari 10 sekolah. Hal ini tergantung pada tingkat kerusakan masing-masing sekolah.
“Tidak bisa diasumsikan anggaran Rp2,4 miliar ini hanya untuk 10 sekolah. Itu disesuaikan, karena angkanya pun pasti berbeda,” ungkapnya.
Suryadi menerangkan, jenis rehabilitasi akan dibedakan berdasarkan kategori kerusakan. Terdapat kategori rehabilitasu ringan, sedang, hingga rehabilitasi berat.
“Untuk rehab berat seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Ini estimasi anggarannya bisa mencapai Rp200 juta per sekolah,” ujarnya.
Adapun prioritas utama dalam program rehab sekolah ini adalah sekolah-sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan parah. DPRD Kota Malang berkomitmen melakukan pengawasan demi memastikan kelayakan fasilitas belajar mengajar.
“Kami ingin memastikan betul, bahwa proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Termasuk dari aspek fasilitas, harus benar-benar dipenuhi untuk pendidikan di Kota Malang,” tegasnya.
Terkait potensi dukungan dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), kontribusinya dinilai belum optimal. Sehingga, DPRD Kota Malang menganggarkan dalam PAK tahun ini.
“Memang kami berharap dari CSR maksimal. Tapi rupanya tidak maksimal. Oleh karena itu, kami mengambil di APBD,” tutupnya. (bas/rhd)
