Malang, SERU.co.id – Dua kelompok massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Aliansi HMI Melawan dan HMI Cabang Malang aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Malang. Aksi tersebut untuk menuntut reformasi terhadap institusi DPR RI hingga pengusutan kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung tuntas.
Ketua Umum HMI Cabang Malang, Mirdan Idham mengungkapkan, aksi tersebut dilatarbelakangi oleh akumulasi keresahan terhadap kondisi bangsa saat ini. Melalui aksi demonstrasi, ratusan kader HMI Malang mendesak, agar lembaga legislatif direformasi secara menyeluruh.
“Prinsipnya, kami ingin lembaga DPR ini dirombak, diatur ulang, baik dari segi komposisi maupun etika anggota. Mereka adalah publik figur, harus sadar bahwa pernyataan mereka bisa memicu kegaduhan,” seru Mirdan, Senin (1/9/2025).
Ia menjelaskan, ada dua fokus utama dari sembilan tuntutan yang disampaikan HMI Malang. Yakni, evaluasi total terhadap DPR dan pengawasan terhadap keputusan pencopotan empat anggota DPR yang dinilai belum memuaskan.
“Kalau punishment terhadap anggota yang dicopot itu hanya bersifat ringan. HMI akan terus mengawal dan bahkan melakukan aksi lanjutan,” tegasnya.
Selain isu nasional, HMI juga menyoroti sejumlah persoalan di Kota Malang, seperti kebijakan pajak, lingkungan hidup. Mereka juga menyoroti kinerja DPRD dan Wali Kota Malang yang dinilai masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Aksi Berlangsung Damai, Massa Sampaikan Sejumlah Tuntutan
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Demonstrasi HMI Cabang Malang, Muhammad Husni menerangkan, aksi digelar secara damai untuk menjaga kondusivitas. Pihaknya menginginkan masyarakat melihat Kota Malang secara utuh, baik dari isu nasional hingga isu kedaerahan.
“Kami ingin menyampaikan tuntutan-tuntutan aksi pada hari ini. Kami HMI Cabang Malang akan terus mengawal, apabila tidak ada tindak lanjut kepada pemerintah pusat, kami siap menggelar aksi lebih besar,” tuturnya.
Husni memaparkan, ada sembilan tuntutan yang disampaikan kepada DPRD Kota Malang untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Berikut tuntutan yang disampaikan:
- Evaluasi dan reformasi institusi DPR secara menyeluruh.
- Evaluasi dan reformasi institusi DPR secara menyeluruh.
- Copot semua anggota DPR yang tidak memiliki etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Audit keuangan legislatif mencakup fasilitas dan anggaran.
- Usut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil.
- Efisiensi gaji dan tunjangan DPR.
- Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
- Usut tuntas kematian driver ojol dan demonstran yang menjadi korban.
DPRD Kota Malang Terima Aspirasi Mahasiswa, Janji Teruskan ke Pusat
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyatakan, pihaknya telah menerima aspirasi. Semua tuntutan diterima dengan baik dan tanpa insiden.
“Alhamdulillah hari ini kondusif, tidak ada hal-hal yang anarkis. Aspirasi akan kami tindak lanjuti dan kirimkan ke DPR RI,” ujar Mia, sapaannya.
Mia menyebut, poin utama dari aspirasi massa adalah percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Kemudian evaluasi menyeluruh terhadap DPR RI dan Polri, serta reformasi internal dalam kedua lembaga tersebut.
“Beberapa tuntutan juga relevan diterapkan di DPRD. Kami juga sedang menjalankan evaluasi internal terkait efisiensi dan peningkatan kinerja,” tambahnya.
Terkait pengamanan, DPRD Kota Malang akan segera berkoordinasi dengan Forkopimda. Pihaknya berusaha mengantisipasi aksi lanjutan selama lima hari ke depan, berkaca dari dampak aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah.
“Kami tetap melakukan pelayanan seperti biasanya. Artinya kami bekerja seperti biasa, tapi mungkin lebih ke waspada saja dalam menerima aspirasi yang sewaktu-waktu akan datang,” pungkasnya.
Sebagai informasi, ada dua kelompok HMI yang hadir dalam aksi demonstrasi tersebut. Pertama, dari Aliansi HMI Melawan yang berkumpul di sisi Utara Kantor DPRD Kota Malang dan kedua, dari HMI Cabang Malang di sisi Selatan. (bas/rhd)
