Batu, SERU.co.id – Sebuah Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Tim Vokasi Daerah digelar di Graha Bina Praja, Rumah Dinas Wali Kota Batu, Senin (14/7/2025). Dalam kegiatan ini Wali Kota Batu, Nurochman, mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan sektor ketenagakerjaan dan vokasi di Kota Batu.
Wali Kota Nurochman menyebutkan, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan UMKM sangaglah penting. Untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan serta memperkuat sektor vokasi di Kota Batu. Dirinya menyoroti data ketenagakerjaan Kota Batu yang menunjukkan, dari 174.706 penduduk usia kerja, masih terdapat 4.667 pengangguran.
“Kondisi sektor formal di Kota Batu masih terbatas, dengan dominasi UMKM dan pertanian. Oleh karena itu, pembangunan SDM melalui vokasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja,” serunya.
Selain itu, dari data partisipasi kerja perempuan juga menunjukan kecendrungan terjadinya penurunan. Sebingga hal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.
“Kami telah menyusun sinkronisasi antara dunia industri, dunia kerja, dan kampus melalui Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV). Ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan yang mendukung link and match antara pendidikan dan kebutuhan pasar,” ungkap Nurochman.
Ia juga mengungkapkan, sektor pertanian telah menunjukkan pertumbuhan positif pada Triwulan I 2025, sementara pariwisata masih memerlukan pemulihan. Nurochman juga memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM dan industri kreatif yang wajib ditekankan. Termasuk memanfaatkan inovasi seperti pengolahan sampah menjadi produk bernilai ekonomi.
“Kami berkomitmen menjadikan Batu sebagai central hub pertanian dan pariwisata di Jawa Timur, dengan mengoptimalkan potensi buah, bunga, dan teknologi pengolahan hasil pertanian. Contohnya, Politeknik telah memberikan rekomendasi teknologi yang bisa kita terapkan,” imbuhnya.
Terakhir, Nurochman juga menyatakan kesiapan Pemkot Batu untuk membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan semua pihak. Ia juga mengapresiasi kontribusi SMK dalam melahirkan produk unggulan, seperti minuman dan cemilan, yang bahkan telah menjadi suguhan di Rumah Dinas.
“Pemerintah harus transparan dan proaktif. Kami mendorong terbentuknya Forum Kebijakan Publik untuk merespon kebutuhan masyarakat secara konkret. Kedepan, pelatihan vokasi harus berorientasi pada kompetensi dan kebutuhan industri, bukan sekadar formalitas,” pungkasnya. (dik/ono)
