Jakarta, SERU.co.id – Isu keterlibatan Joko Widodo sebagai calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencuat seiring krisis kepemimpinan partai pasca kegagalan di Pemilu 2024. Meski elite internal PPP berharap kehadiran Jokowi, namun Jokowi telah menolak hal itu sejak Desember 2024. Sementara itu, pengamat menilai langkah PPP yang menyasar tokoh militer, politisi, hingga pengusaha justru akan kehilangan arah ideologis dalam upaya kembali ke Senayan.
Mantan Ketum PPP, Muhammad Romahurmuziy menyebut, Jokowi tak berminat menjabat posisi strategis di partai mana pun.
“Desember lalu saya sudah bincang dengan Jokowi. Beliau tidak berkenan menjadi Ketum partai apa pun,” seru Romahurmuziy, dikutip dari Kompas, Sabtu (31/5/2025).
Baca juga: Tangkap Mahasiswi ITB karena Meme Ciuman Prabowo-Jokowi, Polri Dinilai Langgar Putusan MK
Pernyataan Rommy mematahkan harapan sejumlah elite PPP yang mengusulkan nama Jokowi sebagai penyelamat partai menjelang Pemilu 2029. Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan, menjadi figur paling vokal yang menggulirkan nama Jokowi. Ia menyebut, elektabilitas Jokowi bisa mengangkat kembali PPP ke parlemen.
“Insya Allah kami mendoakan. Semoga ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP,” ujar Ade.
Namun, usulan Ade dipandang tidak mewakili suara partai secara keseluruhan. Juru Bicara DPP PPP, Usman M Tokan mengungkapkan, nama Jokowi baru muncul setelah Ade Irfan angkat bicara. Menurutnya, hal itu lebih bersifat aspirasi personal.
“Rasanya cuma Irfan yang bunyi. Saya pikir itu wajar karena Irfan dulu di KSP sebagai tim hukum,” kata Usman.
Baca juga: Sidang Kedua Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Lanjut Mediasi, Penyelidikan Polisi Sudah 90 Persen
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai langkah PPP menggaet tokoh eksternal adalah indikasi bahwa partai berlambang Ka’bah ini tengah mengobral diri demi elektoral. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai, pendekatan PPP terhadap para figur non-kader menunjukkan gejala pragmatisme akut.
“PPP akan berubah dari partai ideologis menjadi partai yang pragmatis. Berpikir pengusaha bisa membesarkan partai adalah ilusi tanpa membenahi akar masalah,” kritik Jamiluddin.
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno juga menilai, menjadi ketua umum PPP saat ini bukanlah posisi yang diminati banyak tokoh karena beban berat yang harus dipikul. Yaitu mengembalikan PPP ke Senayan setelah gagal lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2024.
“Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen di 2029 nanti. Ini perjuangan berat,” tegas Adi. (aan/mzm)
