Malang, SERU.co.id – Sekolah Rakyat di Kota Malang akan mulai beroperasi tahun ini. Meski demikian, Ketua DPRD Kota Malang berharap, ada penjaringan kembali dan memperbanyak sosialisasi yang sebelumnya dirasa kurang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan, harapannya terkait keterbukaan dari pemerintah pusat. Agar pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah terkait pembukaan sekolah rakyat.
“Kami berharap, pemerintah pusat membuka ruang bagi kami. Dari penjajakan kemarin, masyarakat masih bingung dengan program Sekolah Rakyat, karena kurangnya sosialisasi,” seru Mia, sapaan akrabnya.
Mia menilai, kebingungan yang terjadi di masyarakat ditengarai akibat kurangnya sosialisasi program tersebut. Hal itu juga dimungkinkan akibat keterbatasan waktu untuk menyiapkan penyelenggaraannya.
“Mungkin sosialisasinya masih kurang, sehingga kami berharap ada kesempatan untuk melakukan penjaringan kembali di sela waktu yang ada sambil berjalan,” ungkapnya.
Menurut Mia, perlu ada penambahan kuota Sekolah Rakyat. Meski demikian, tidak serta merta dilakukan tanpa memperhatikan kesiapan, terutama menjadikan Sekolah Rakyat lebih inklusif.
“Jadi lihat sarana prasarana apakah sudah memadai. Perlu tenaga pendidik dan guru pendampingan khusus,” urai Mia.
Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito mengatakan, jumlah pendaftar Sekolah Rakyat sempat meningkat drastis. Namun, tidak dapat dipungkiri ada sebagian yang memilih mengundurkan diri.
“Kemarin lebih dari 240 pendaftar. Ternyata setelah kita turun ke lapangan, ada yang tidak sesuai persyaratan dan ada yang mengundurkan diri,” bebernya.
Donny menuturkan, setelah jumlah pendaftar Sekolah Rakyat tercatat, dilakukan profilling dan asesmen. Hasilnya menunjukkan ada 104 calon siswa SMP dan 77 calon siswa SMA.
Baca juga: Wali Kota Malang Apresiasi Kinerja OPD Beruntun Raih WTP ke-14
“Terbagi menjadi empat rombongan belajar (rombel) untuk SMP. Sedangkan yang mendaftar ke SMA dibagi menjadi tiga rombel,” urai pria asal Blitar itu.
Di tahun pertama, tidak ada pendaftar jenjang SD untuk Sekolah Rakyat. Sehingga, empat rombel yang disiapkan di Poltekom diproyeksikan untuk jenjang SMP.
Sedangkan untuk jenjang SMA, diterima oleh Pemprov dengan menggunakan gedung milik Pemprov Jatim yang ada di Jalan Kawi. Dipastikan, semua siswa Sekolah Rakyat berasal dari kalangan desil 1 dan desil 2.
“Mereka berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2, yang artinya sangat miskin dan miskin. Otomatis masuk PKH (Program Keluarga Harapan),” pungkasnya. (ws13/rhd)
