Surabaya, SERU.co.id – Sejumlah wali murid salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri favorit di Surabaya, mendatangi Dewan Pendidikan Jatim, berkeluh kesah terkait biaya wisuda.
Ali Yusa, perwakilan dari Dewan Pendidikan Jatim, membenarkan adanya aduan tersebut. Ia mengungkapkan, para orang tua siswa merasa terbebani dengan biaya wisuda yang mencapai Rp1.150.000 per siswa.
“Mereka takut protes karena khawatir anaknya akan mendapat perlakuan kurang baik di sekolah,” kata Ali Yusa, menirukan keluhan para orang tua siswa saat ditemui, Senin (28/4/2025).
Ali Yusa menambahkan, bahwa ada wali murid yang mengeluh persoalan ekonomi mereka, bahkan ada orang tua yang sampai menggadaikan sertifikat rumah (SHM) demi membiayai acara wisuda anaknya.
“Bayangkan, sampai rela menggadaikan SHM hanya untuk wisuda. Padahal, masih ada biaya lain yang harus dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke SMA dan kebutuhan hidup sehari-hari,” tambahnya, Selasa (29/5/2025).
Menurut keterangan Ali Yusa, koordinator kelas (korlas) sebagai perwakilan panitia membagikan surat kesediaan atau kesanggupan untuk membayar biaya wisuda tersebut.
Namun, ketika orang tua siswa menyatakan keberatan karena biaya yang dianggap terlalu tinggi, korlas justru balik bertanya, “mampunya berapa?”.
“Ini menunjukkan adanya tekanan terselubung agar orang tua siswa tetap membayar biaya wisuda, meskipun kondisi ekonomi mereka terbatas. Mereka yang ekonominya pas-pasan merasa sungkan jika tidak ikut membayar,” lanjut Ali Yusa.
Ali Yusa menegaskan, praktik ini jelas menimbulkan kecemasan dan tekanan bagi orang tua siswa yang terhimpit secara ekonomi. Kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa pungutan biaya di sekolah, khususnya untuk acara wisuda masih menjadi masalah yang perlu ditangani serius.
Dewan Pendidikan Jatim diharapkan dapat menindaklanjuti aduan ini dan memastikan agar sekolah-sekolah menerapkan kebijakan yang lebih transparan dan tidak memberatkan orang tua siswa.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat pengawasan agar praktik pungutan liar, kegiatan konsumtif dan tidak bermanfaat di sekolah dapat ditekan dan dihentikan.
“Pendidikan yang berkualitas seharusnya terjangkau oleh semua kalangan, tanpa harus membebani orang tua siswa dengan biaya-biaya yang tidak masuk akal,” pungkasnya. (iki/ono)
