Malang, SERU.co.id – Seleksi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2025 Batch 3 yang diselenggarakan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai polemik. Ribuan peserta yang tidak lolos seleksi administrasi mempertanyakan transparansi hasil pengumuman. Mereka merasa dirugikan setelah mengeluarkan biaya besar untuk memenuhi berkas persyaratan dan menduga ada ketidakadilan gender dalam proses seleksi.
Salah satu peserta dari Kota Medan, Indri Stephani Manalu mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyoroti tidak adanya kejelasan mengenai alasan ketidaklolosannya, padahal telah memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan.
“Mayoritas yang lolos adalah laki-laki. Jika memang ada ketentuan yang mengutamakan laki-laki, mengapa tidak disampaikan sejak awal?. Mengapa kami harus berharap dan mengeluarkan biaya besar jika sejak awal sudah ditentukan siapa yang akan lolos?. Apa salah kami sebagai perempuan?,” seru Indri, Jumat (28/2/2025).
Kepada SERU.co.id, Indri mengirimkan lampiran bukti sanggahan berupa tangkapan layar dan video dari peserta lain. Ada peserta yang dinyatakan lulus meskipun tidak melengkapi berkas administrasi. Bahkan, beberapa di antaranya memiliki dokumen yang tidak valid, seperti SKCK yang sudah kedaluwarsa dan BPJS yang tidak aktif.
Senada, Tina, peserta lain dari Bojonegoro, turut mengungkapkan keresahannya. Mulai dari persentase kelulusan laki-laki yang begitu kontras hingga kelulusan yang dibatalkan.
“Kalau memang ada aturan seperti itu, kenapa tidak dicantumkan sejak awal?. Ini seperti membiarkan peserta berharap tanpa kejelasan, padahal menyangkut hak semua pelamar,” tegasnya.
Kejanggalan lain yang mencuat adalah adanya perubahan status kelulusan tanpa pemberitahuan resmi. Beberapa peserta yang semula dinyatakan lolos, mendapati status mereka berubah menjadi ‘Belum Berhasil’ keesokan harinya.
“Teman saya sudah dinyatakan lolos dan bahkan sempat merayakan. Tapi keesokan harinya, saat dicek kembali, statusnya berubah tanpa ada email pemberitahuan atau alasan resmi. Ini benar-benar janggal,” ungkap Tina.
Jika memang ada kesalahan dalam proses verifikasi, seharusnya panitia memberikan klarifikasi resmi, bukan sekadar mengubah status tanpa penjelasan. Padahal, pada surat edaran pedoman SPPI BATCH 3, jika tidak lulus maka pihak verifikator berkewajiban memberikan alasannya.
“Kami hanya ingin keadilan. Jika memang tidak lolos, berikan alasannya. Jangan biarkan ribuan orang menggantungkan harapan tanpa kepastian,” imbuh Tina.
Kekecewaan ini tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang. Sebuah petisi online berjudul ‘Tolak Ketidaktransparan Hasil Seleksi Administrasi SPPI Batch 3’, hingga pukul 17.20 telah ditandatangani lebih dari 1.749 peserta. Petisi yang dimulai oleh Velia Octaviani ini menuntut pengakuan kesalahan dari panitia, permintaan maaf resmi, dan komitmen transparansi di seleksi berikutnya.
Velia menekankan, banyak peserta telah menginvestasikan uang hingga jutaan rupiah untuk memenuhi persyaratan awal. Termasuk biaya tes kesehatan yang tidak murah. Namun, alih-alih mendapatkan hasil yang jelas, mereka justru dihadapkan pada pengumuman yang dianggap tidak masuk akal.
“Di tengah situasi ekonomi sulit, menyiapkan berkas bukan perkara mudah. Mencari kerja di Indonesia seharusnya tidak sesulit ini,” tulis Velia dalam petisinya.
Usai dinyatakan tidak lolos seleksi, Indri berharap, BGN dapat memberikan klarifikasi mengenai sistem seleksi yang digunakan. Panitia juga bisa menunjukkan hasil seleksi secara transparan, seperti dalam tes CPNS.
“Saya dan teman-teman yang bernasib sama meminta penyelenggara membuat pengakuan kesalahan dan pengajuan maaf secara resmi. Kami juga meminta kompensasi secara hukum, sosial, atau apa pun yang bisa memperbaiki sistem yang sudah rusak itu,” pungkasnya. (aan/mzm)
