Malang, SERU.co.id – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang menanggapi penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD. PHRI mendukung pembatasan anggaran untuk kegiatan yang dianggap kurang penting. Namun, mereka berharap, pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut agar kegiatan berdampak luas terhadap perekonomian tetap bisa dilakukan di hotel.

Ketua PHRI Kota Malang, Agoes Basoeki mengatakan, pihaknya telah menyampaikan aspirasi melalui Badan Pimpinan Pusat (BPP) PHRI. Mereka berharap, pemerintah mempertimbangkan ulang kebijakan yang dapat memengaruhi industri perhotelan. Ia menegaskan, pembatasan anggaran seharusnya tidak mengorbankan sektor yang berkontribusi besar terhadap ekonomi daerah.

“Kami sepakat dengan efisiensi anggaran, tetapi kegiatan yang memiliki dampak luas sebaiknya tetap bisa dilakukan di hotel. Kami juga telah berupaya menyampaikan hal ini kepada pemerintah melalui BPP PHRI agar kebijakan ini ditinjau kembali,” seru Agoes, Sabtu (8/2/2025).

Agoes menyoroti dampak kebijakan ini terhadap sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MiCE). Jika kebijakan diterapkan sepenuhnya, hotel yang mengandalkan kegiatan MiCE akan terdampak signifikan. Meski hingga awal Februari 2025 dampaknya belum terasa, kekhawatiran di kalangan pelaku usaha tetap ada.

“Hotel-hotel yang memiliki fasilitas konvensi sangat bergantung pada kegiatan MiCE dari pemerintah. Namun, sampai saat ini belum ada penurunan keterisian kamar secara signifikan. Yang ada baru kekhawatiran di kalangan pengusaha,” imbuhnya.

PHRI Kota Malang mendorong hotel-hotel untuk mencari solusi kreatif agar tidak hanya mengandalkan kegiatan yang diadakan pemerintah. Meski tidak memiliki data pasti mengenai persentase keterisian hotel dari kegiatan MiCE, beberapa hotel di Kota Malang yang sering menjadi lokasi acara besar di antaranya Grand Mercure, Savana, Ijen Suites, dan Aria Gajayana. (ska/mzm)