Jakarta, SERU.co.id – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan ultimatum bagi para menteri agar bekerja untuk kepentingan rakyat atau keluar dari kabinet. PDIP memprediksi reshuffle kabinet baru akan terjadi dalam tiga hingga empat bulan ke depan. Namun, pakar menilai Prabowo kemungkinan besar harus mendapatkan restu dari Jokowi.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, pernyataan tegas ini sudah berkali-kali diulang dalam berbagai kesempatan.
“Yang tidak mau ikut, sila di luar. Yang mau ikut, samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” seru Hasan, Jumat (7/2/2025).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah menilai, perombakan kabinet bukan hal mudah bagi Prabowo. Kabinet Merah Putih yang terbentuk sejak awal dinilai sebagai kabinet ‘balas jasa’ dengan komposisi gemuk, sehingga mengganti menteri bisa memicu ketegangan politik di internal koalisi.
“Reshuffle itu akan sulit dilakukan, bahkan jika secara terbuka ada menteri yang tidak bekerja sesuai harapan. Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam menggerakkan roda pemerintahan,” kata Dedi, Sabtu (8/2/2025).
Lebih jauh, Dedi menilai, kabinet ini terpecah antara kubu Prabowo dan kubu mantan Presiden Joko Widodo, yang masih memiliki pengaruh melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, menurutnya, Prabowo kemungkinan besar harus mendapatkan restu dari Jokowi sebelum benar-benar melakukan perombakan kabinet.
“Barangkali penanda reshuffle itu akan lebih jelas jika dalam waktu dekat ada pertemuan Prabowo dengan Jokowi,” ujarnya.
Di tengah isu reshuffle, Partai Golkar dengan delapan menteri dan tiga wakil menteri di kabinet tampak percaya diri tidak akan tergeser. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan, partainya tetap berada di garis depan mendukung kebijakan pemerintah.
“Kami yakin Golkar, insya Allah, semua baik-baik saja. Partai Golkar bersama Gerindra dan koalisi lainnya terus mendukung pemerintah,” kata Bahlil.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah memprediksi, reshuffle kabinet baru akan terjadi dalam tiga hingga empat bulan ke depan. Menurutnya, Prabowo masih membutuhkan waktu untuk mengevaluasi kinerja menteri-menterinya sebelum mengambil keputusan besar.
“Meski 100 hari cukup untuk evaluasi, tetapi reshuffle tidak bisa dilakukan begitu saja. Prabowo masih akan melihat bagaimana dinamika politik ke depan,” ujar Said. (aan/mzm)
