Jakarta, SERU.co.id – Menteri PU mengonfirmasi realisasi anggaran pembangunan IKN tahun 2025 masih terkena blokir. Efisiensi anggaran di Kementerian PU bahkan hanya menyisakan Rp29,57 triliun dari semula Rp110,95 triliun. Namun, Menteri ESDM tetap optimis pemerintah akan pindah ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada tahun 2028.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengaku, tetap optimistis meskipun anggaran pembangunan IKN saat ini masih diblokir sementara oleh Kementerian Keuangan..
“IKN ini, setahu kami sampai sekarang, tetap sesuai target Presiden. Pada 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN,” seru Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Sabtu (8/2/2025).
Ia memastikan, pembangunan IKN tetap berjalan sesuai rencana meskipun ada kendala dalam anggaran. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menyiapkan strategi untuk mengatasi hambatan ini. Namun, ia enggan mengungkapkan detail strategi tersebut dan menyerahkannya kepada Menteri PU Dody Hanggodo.
“Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa, itu di Kementerian PU,” katanya.
Menteri PU, Dody Hanggodo mengonfirmasi, realisasi anggaran pembangunan IKN tahun 2025 masih terkena blokir. Meski demikian, ia menyebut progres pembangunan sudah mencapai 87 persen.
“Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya nggak ada, progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri. Itu progresnya,” canda Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Dody menjelaskan, efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Dari semula Rp110,95 triliun, anggaran Kementerian PU dipangkas hingga Rp81,38 triliun, menyisakan hanya Rp29,57 triliun.
Sementara itu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memilih tak banyak berkomentar soal pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah saat ini.
“Tanyakan ke Kepala Otorita IKN, tanyakan ke pemerintah,” ujar Jokowi, Sabtu (8/2/2025). (aan/mzm)
