Jakarta, SERU.co.id – Pemerintah akan mulai memindahkan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) pada Juli 2024 ini. Sebanyak kurang lebih 12 ribu ASN akan dipindahkan ke IKN.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, para ASN yang dipindahkan terdiri dari sejumlah jabatan seperti jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator, jabatan fungsional, dan pelaksana dari 38 kementerian/lembaga (K/L).
“Penentuan jumlah pegawai ASN instansi pusat yang akan dipindahkan ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN,” seru Anas, Rabu (21/2/2024).
Baca juga: Ibu Kota Indonesia Direncanakan Pindah ke Kalimantan Pada Semester I 2024
Kemenpan RB telah menganalisis untuk menapis K/L dan unit kerja prioritas guna pemindahan tahap pertama. Hal ini untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan efektif di masa awal pemindahan.
Selanjutnya, masing-masing K/L akan melakukan pemindahan secara mandiri dengan berbasis pola penapisan dari Kemenpan RB. Dalam tahap ini, sejumlah hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan pegawai ASN yang menguasai literasi digital, memiliki kemampuan multitasking, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
Lebih lanjut, Kemenpan RB juga mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan insentif berupa tunjangan pionir sebagai bentuk apresiasi bagi ASN yang akan pindah di tahap awal.
Baca juga: Presiden Jokowi: Belum Ada Investasi Asing di Ibu Kota Nusantara
“Kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran pegawai ASN yang ada di IKN dan efektivitas komunikasi dengan kantor yang masih ada di Jakarta,” kata Anas.
IKN akan didukung dengan green design, green building, dan green open space. IKN juga akan menerapkan pusat pelayanan berbagi pakai yang efektif melalui penerapan sistem kerja yang fleksibel dan kolaboratif. (hma/rhd)
