Jakarta, SERU.co.id – Pakar hukum yang sekaligus , Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Pusat Adi Warman menyoroti keberadaan pagar laut yang ada di perairan Indonesia. Menurutnya, pagar laut menyangkut dua aspek penting, yakni keamanan nasional dan kedaulatan maritim.
”Dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan, Indonesia terus memperkuat pertahanan maritim. Salah satu strategi yang dikembangkan adalah proyek pagar laut atau infrastruktur pertahanan lainnya,” kata Adi Warman, dalam keterangan resminya, Senin (3/2/2025).
Adi Warman menjelaskan, pembangunan wilayah pesisir sering kali dikaitkan dengan kepentingan investasi. Pengusaha seperti Aguan memiliki peran besar dalam proyek ini, baik melalui kepemilikan lahan maupun keterlibatan dalam pengembangan infrastruktur strategis.
”Pemerintahan Prabowo berfokus pada kedaulatan maritim dan swasembada ekonomi. Namun, proyek besar seperti pagar laut juga menjadi ajang tarik-menarik kepentingan antara negara, elite politik, dan pengusaha besar,” seru dia.
Adi Warman berpesan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti oligarki ekonomi tetap dominan dalam menentukan arah pembangunan. Kebijakan maritim bisa dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, bukan semata-mata pertahanan.
”Dinamika politik menjelang 2029 akan semakin kompleks, terutama dalam menentukan arah kebijakan strategis,” tegas dia.
Adi Warman menyimpulkan, relasi antara Aguan, pagar laut, dan politik Indonesia adalah contoh nyata bagaimana ekonomi dan politik saling berkaitan.
”Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah memastikan bahwa kebijakan strategis tetap berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi antara elite politik dan oligarki ekonomi,” tutup dia.
Sugianto Kusuma alias Aguan adalah nama besar dalam dunia bisnis properti dan infrastruktur di Indonesia. Keterlibatannya dalam proyek reklamasi dan pengembangan wilayah pesisir menunjukkan betapa kuatnya pengaruh pengusaha terhadap kebijakan strategis negara.
Sebagai bagian dari oligarki ekonomi, Aguan memiliki jaringan luas dengan elite politik dan pemerintahan. Hal ini memungkinkan kepentingan bisnisnya selaras dengan kebijakan publik, terutama dalam proyek infrastruktur berskala besar. (iki/ono)
