Malang, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyusun Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Kamis (23/1/2025). Acara ini menjadi langkah awal merancang pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Tema ini selaras dengan kebijakan provinsi dan fokus pada transformasi digital serta kesejahteraan masyarakat.
Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menilai, tema RKPD 2026 sudah mencakup penguatan inklusivitas dan daya saing global. Menurutnya, transformasi fundamental diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
“Kami ingin memberikan kesempatan luas kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan,” seru Iwan, sapaannya kepada SERU.co.id.
Iwan menyampaikan, Kota Malang telah siap menghadapi tuntutan digitalisasi dan globalisasi. Ia menilai, kebijakan pemerintah daerah telah mengikuti tren perubahan menuju era digital.
“Kota Malang terus menyesuaikan kebijakan agar mampu bersaing di tingkat global,” tambahnya.
Dalam forum ini, proses penyempurnaan RKPD turut menjadi sorotan penting. Iwan menjelaskan, hasil musrenbang akan digunakan untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam dokumen perencanaan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan.
Iwan juga menyinggung, target struktur anggaran tahun 2025 yang akan mendukung perencanaan 2026. Ia menyebut, pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2025 ditargetkan meningkat hingga 42 persen.
“Harapannya, pada 2026 belanja daerah lebih tinggi dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer,” jelasnya.
Menurut Iwan, Kota Malang memiliki potensi besar untuk mengelola fiskal dengan baik. Inspirasi dari daerah seperti Bojonegoro menjadi contoh pengelolaan anggaran yang efektif.
“Kita bertahap, menuju pengendalian fiskal yang lebih baik dengan inovasi dan kreativitas masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu menjelaskan, konsultasi publik ini bertujuan menyosialisasikan rancangan awal RKPD 2026. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah dan stakeholder untuk memastikan perencanaan yang lebih terarah.
“Kami mulai berproses menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemkot Malang berharap, dapat mewujudkan dokumen perencanaan yang aspiratif dan visioner. RKPD 2026 diharapkan, mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. (ska/rhd)
