Malang, SERU.co.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Malang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Malang 2025. Fraksi PKS memaparkan sembilan catatan kritis yang menjadi evaluasi, sekaligus rekomendasi terhadap rancangan anggaran dalam Rapat Paripurna, Senin (19/11/2024).
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat mengatakan, salah satunya tentang penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp161,3 miliar atau sekitar 13,7 persen dari rancangan awal. Penurunan ini dinilai akan mempengaruhi kemampuan Kota Malang untuk mendanai program-program prioritas.
“Penurunan ini menjadi sinyal Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus segera mengambil langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan PAD. Seperti melalui digitalisasi pajak dan retribusi, optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta penerapan aturan yang lebih tegas,” seru Jiren, sapaannya, dalam Rapat Paripurna, Senin (19/11/2024).
Selain itu, piutang daerah yang terus meningkat hingga diperkirakan mencapai Rp340 miliar pada akhir 2024 juga menjadi perhatian serius. Fraksi PKS menekankan, pentingnya langkah konkret untuk menyelesaikan piutang. Seperti memperkuat regulasi, melakukan pembaruan data, dan mengintensifkan pengawasan.
“Penyelesaian piutang ini harus menjadi prioritas khusus, agar tidak terus membebani keuangan daerah yang sudah terbatas,” tambah Rendra.
Dalam aspek belanja daerah, Fraksi PKS mencatat bahwa belanja pegawai yang mencapai 47 persen dari total belanja dinilai terlalu tinggi. Dimana melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
“Fraksi PKS meminta, agar Pemkot Malang menyesuaikan anggaran belanja pegawai, sehingga dana lebih dapat dialokasikan untuk program prioritas lainnya. Seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur,” ucap anggota DPRD Kota Malang dari Dapil Lowokwaru ini.
Baca juga: Rendra Masdrajad Safaat Apresiasi Penanganan Sampah Kota Malang, Dorong Inovasi Berkelanjutan
Terkait infrastruktur, Fraksi PKS mendesak, Pemkot Malang mempercepat penanganan genangan air yang masih menjadi masalah tahunan di beberapa wilayah Kota Malang. Pemkot Malang harus memastikan, program perbaikan drainase terintegrasi dengan masterplan yang telah disusun sejak 2022, terlaksana dengan segera.
“Langkah ini penting untuk meminimalisir genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti perlunya penyelesaian revitalisasi Pasar Besar, Pasar Blimbing, dan Pasar Gadang,” tegas pengusaha properti ini.
Baca juga: Pemkot dan DPRD Kota Malang: Pengalokasian APBD 2025 Sesuai Skala Prioritas
Untuk itu, Fraksi PKS mendorong Pemkot Malang segera menyelesaikan kendala perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Agar pasar-pasar tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Fraksi PKS juga mengangkat isu penting dalam sektor pendidikan. Perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD perlu ditingkatkan, mengingat usia dini adalah masa emas pendidikan. Selain itu, dukungan terhadap SD dan SMP swasta melalui alokasi BOSDA juga harus menjadi prioritas.
Baca juga: DPRD Kota Malang Soroti Anggaran Porprov dalam Pembahasan APBD 2025
“Pendidikan adalah investasi masa depan Kota Malang. Pemerintah harus memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung generasi penerus,” kata Rendra.
Di sisi lain, Fraksi PKS menitikberatkan, pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelesaikan masalah yang sering terjadi, seperti kemacetan dan parkir liar. Egosektoral di antara OPD dinilai masih menjadi kendala utama dalam penyelesaian masalah ini.
Baca juga: DPRD dan Pemkot Malang Sepakati KUAPPAS 2025, Fokus APBD Sehat dan Target Pendapatan
“Kerja sama antar-OPD sangat penting, agar tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” imbuh Rendra.
Sebagai penutup pandangan umumnya, Fraksi PKS menekankan, APBD 2025 harus menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.
“Kami berharap, kebijakan anggaran ini dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel. Sehingga pembangunan Kota Malang bisa lebih baik dan berpihak pada masyarakat,” tandasnya. (*/rhd)
