Malang, SERU.co.id – Pj Wali Kota Malang hadiri penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan KUA-PPAS 2024. Seluruh fraksi menyetujui percepatan rancangan APBD perubahan untuk segera dilaksanakan. Pj Wali Kota Malang siap menindaklanjuti proses pembahasan dengan lebih intensif.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyampaikan, pendapat dari berbagai fraksi akan ditindaklanjuti bersama OPD. Ia menyambut baik pandangan fraksi sebagai masukan membangun.
“Banyak penekanan yang bisa dijadikan evaluasi, ada banyak penekanan terutama pada pendapatan. Untuk itu, nanti kepala OPD akan dipanggil. Minggu depan akan kami bahas terkait pandangan fraksi ini,” seru Wahyu, Rabu (17/7/2024).
Lebih lanjut, Wahyu mengungkapkan, pada perubahan KUA-PPAS APBD 2024, pendapatan daerah ditargetkan menjadi Rp2 triliun 386 miliar 159 juta. Jumlah ini berkurang sebesar Rp19 miliar 383 juta.
“Kamis nanti sudah ada rapat paripurna pembahasan KUPA. Membahas peran Perda terkait APBD perubahan yang menjadi dasar penentuan besaran dan target,” beber orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, kebijakan umum perubahan bukan Perda, sehingga tidak perlu pandangan umum fraksi lagi. Namun, saat ini perlu tindak lanjut dengan rapat pimpinan fraksi.
“Kami perlu menyatukan pendapat DPRD ini seperti apa. Harapannya Senin atau Selasa, kebijakan umum perubahan sudah bisa diselesaikan. Rancangan APBD harus resmikan pada awal Agustus,” ungkapnya.
Menurut Made, rancangan APBD tersebut bertujuan agar belanja APBD perubahan bisa segera dilaksanakan.
“Tidak mungkin menunggu anggota dewan periode 2024 -2029. Karena kalau harus menunggu paling cepat bisa disahkan pada Oktober. Namun nantinha para OPD tidak punya waktu melaksanakan kegiatannya,” ujar Bli Made, sapaan akrabnya.
Terakhir, setelah mendapatkan masukan dari masing-masing fraksi, perlu diadakan rapat pimpinan. Begitu juga dengan beberapa Komisi DPRD diminta masukan. Harapannya, Senin (22/7/2024) perubahan kebijakan umum anggaran bisa disepakati. (afi/ono)
