Ngawi, SERU.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ngawi mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) yang mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu disampaikan dalam rapat Paripurna Pembahasan Ranperda Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD Ngawi, Kamis (13/6/2024). Dalam kesempatan itu, seluruh fraksi senada melontarkan kalimat pujian tersebut saat menyampaikan pandangan umumnya.
“Kami apresiasi terhadap Pemerintah Daerah, karena selama 11 tahun berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan Penilaian atau opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI,” kata Ketua Fraksi Golkar, Winarto saat menyampaikan pandangan umum.
Ketua DPRD Ngawi, Heru Kusnindar mengatakan, dengan predikat itu pemerintah tidak serta merta jumawa. Menurutnya WTP dari BPK bukanlah suatu prestasi, namun merupakan kewajiban yang harus dilakukan seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN. Apalagi mengingat potensi Ngawi yang luar biasa hal itu dinilai sebagai suatu kewajaran.
“Potensi di Ngawi itu memang bukan ecek-ecek, optimaslisasi itu menjadi bagian yang lebih penting supaya bisa mengerucut le lebih baik,” katanya.
Heru Kusnindar menambahkan, pihaknya juga akan terus mengkaji dan memantau kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat maksimal melakukan optimalisasi dalam rangka mengelola APBD dan meningkatkan PAD.
“Kita juga perlu mengkaji sejauh mana optimalisasi di tingkat OPD itu seperti apa, bukan hanya pujian tapi supaya optimalisasi itu berjalan secara maksimal sehingga pencapaian PAD juga meningkat,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko mengaku akan mengakaji dan memperhatikan masukan dari berbagai fraksi di DPRD Ngawi. Agar pengelolaan APBD di Ngawi dapat maksimal.
Baca juga: DPRD Kabupaten Ngawi Gelar Paripurna LKPJ Bupati, Beri Apresiasi Atas Peningkatan Infrastruktur
“Dari 6 fraksi sudah menyampaikan masukan saran, kritik, dan usulan. Maka kami juga apresiasi dan akan memperhatikan berbagai masukan dari 6 fraksi tersebut,” katanya usai menghadiri rapat Paripurna.
Mendapat berbagai ucapan apresiasi itu, Dwi Rianto mengatakan, pihaknya akan meningkatkan dan capaian di 2023 itu bisa menjadi tolak ukur di 2024 mendatang. Menurutnya, sisa lebih anggaran tahun lalu sangat minim dan bisa ditekan yang biasanya diatas 5 persen menjadi 2,8 persen hal itu masih akan ditekan lagi.
“Secara substansi apresiasi yang disampaikan oleh teman-teman fraksi juga menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita khususnya dalam hal bagaimana presisi APBD 2023 capaiannya sangat efektif. Tentunya itu akan kita tingkatkan dan acuan untuk 2024 mendatang,” tandasnya. (nug/ono)
