Malang, SERU.co.id – DPRD Kota Malang minta pengembang secepatnya memberikan fasilitas umum (Fasum) kepada masyarakat. Setelah diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara administrasi maupun fisiknya. Dengan begitu, Pemkot Malang bisa menganggarkan biaya perawatan untuk fasilitas umum tersebut.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi mengatakan, salah satu aspirasi masyarakat terkait fasilitas umum ada di perumahan Puri Cempaka Putih 2 agar segera diberikan. Sejauh ini, fasilitas umum tersebut belum diberikan sebab masih ada beberapa hal belum terselesaikan.
“Namun bisa jadi itu hanya alasan klasik dan ada kealpaan dimana ada perumahan yang pengembangnya sudah tidak jelas. Kemudian ada jembatan di daerah Lembah Dieng yang cukup lama rusak dan dibiarkan. Hingga sekarang masyarakat bergotong royong membangun jembatan dengan swadaya sendiri,” seru Wanedi selepas acara serap aspirasi anggota DPRD Kota Malang, Rabu (7/2/2024) malam.
Baca juga: Warga PCP II Desak Penyerahan Fasum, Pengembang Dideadline Akhir Juni 2023
Apabila sudah diserahkan maka Pemkot Malang punya kewajiban untuk menganggarkan perawatan dan perbaikan fasilitas umumnya, seperti jembatan tersebut. Jembatan tersebut hingga hari ini belum selesai sebab masih kekurangan dana.
“Pemkot Malang tidak bisa membantu karena belum diserahkan oleh pengembang. Untuk itu perumahan-perumahan yang punya fasilitas umum harap menyerahkan kepada Pemkot Malang agar bisa dibantu. Sehingga APBD juga bisa dirasakan oleh masyarakat setempat,” ujarnya.
Baca juga: Satpol PP Bongkar Lapak PKL Pengguna Fasum
Lebih lanjut, Wanedi menyoroti pentingnya jembatan Lembah Dieng bagi masyarakat dan berdampak pada perputaran ekonomi. Karena belum diberikan, akhirnya Pemkot Malang hanya bisa memfasilitasi pengembang dengan warga sehingga bisa terbangun.
“Secara pribadi kami sudah sering komunikasi dengan pengembang dan perwakilan warga. Kita terus memantau dan memastikan pembangunan jembatan tersebut tidak menyalahi koridor seperti tidak tepat mutu, kualitasnya, hukum, izin dan lainnya,” tutup Wanedi. (ws10/rhd)
