Malang, SERU.co.id – Penjabat (Pj) Walikota Malang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tinjau kesiapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pj Wali Kota Malang menilai progres Bawaslu dalam mengawal Pemilu 2024 ini cukup baik.
Pj Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM menyampaikan, progres Bawaslu dalam mengawal Pemilu 2024 ini cukup baik. Terkait Alat Peraga Kampanye (APK), Bawaslu dinilai telah berkoordinasi dengan baik sejauh ini.
“Kegiatan Bawaslu sampai saat ini semua dalam progres, tidak ada masalah. Terkait dengan APK dan lain-lain kita selalu berkoordinasi,” seru Wahyu, Rabu (24/1/2024).
Baca juga: Bawaslu Kabupaten Malang Tertibkan APK yang Tidak Sesuai Aturan
Terkait, Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Wahyu menyatakan, Bawaslu telah berupaya sebaik mungkin dalam proses penyelesaian perkara.
“Termasuk juga Gakumdu, ada suatu perkara pidana sedang dalam proses penyelesaian,” ujar Wahyu.
Ketua Bawaslu Kota Malang, Mochamad Arifudin SHum mengatakan, Bawaslu telah mempersiapkan beberapa tahapan-tahapan dalam pengawasan kampanye.
“Sejauh ini kami sudah mempersiapkan beberapa, tahapan pertama pengawasan kampanye dari tanggal 28 November 2023 kemarin. Sejauh ini sudah maksimal dalam penindakan dan pencegahan khususnya,” kata Arif.
Arif menambahkan, Bawaslu telah menangani beberapa masalah, seperti penertiban APK. Ia telah berkoordinasi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban APK di hari Sabtu dan Minggu.
“Nanti kita akan lakukan penertiban APK, besok kita akan koordinasi dengan Satpol PP dan jajarannya. Eksekusinya antara hari Sabtu atau Minggu. Dan, itu memang kami khususkan pada waktu malam, biar tidak mengganggu aktifitas lalu lintas,” imbuh Arif.
Baca juga: Bawaslu Batu Bantah Tebang Pilih pada Penertiban APK
Terakhir, Arif mengungkapkan, terdapat 1.442 APK per hari ini yang telah dilaporkan melanggar ketentuan.
“Sebanyak 1.442 APK per hari ini yang sudah diiventarisir melanggar. Bentuk pelanggarannya, yaitu beberapa titik lokasi yang tidak sesuai aturan KPU. Dan tempat-tempat yang mengganggu aktifitas pejalan kaki,” tandas Arif. (ws9/rhd)
