Situbondo, SERU.co.id – Memasuki awal musim tanam, para petani di kabupaten Situbondo kini menjadi resah akibat dari pengurangan kuota pupuk subsidi sebesar 60 persen oleh Pemerintah Pusat.
Anggota DPRD kabupaten Situbondo, Janur Sasra Ananda Menyampaikan, pihaknya sudah menerima keluhan para petani akibat pengurangan kuota pupuk.
“Saya mendapat informasi langsung dari beberapa petani dan penyalur pupuk jika mereka sudah mendapatkan info bahwa ada pengurangan jatah sebanyak 60 persen dari pusat,” seru Janur, ketua Fraksi Partai Demokrat Situbondo, Jumat (5/1/2024).
Baca juga: Jatah Pupuk Subsidi Kabupaten Malang Sudah Turun Tujuh Persen
Menurutnya, permasalahan ini menjadi sebuah fenomena. Karena pengurangan pupuk tersebut terjadi tidak hanya di kabupaten Situbondo, melainkan kabupaten yang lain ikut merasakan pengurang pupuk subsidi itu.
Sehingga, pihaknya meminta kepada Dinas Pertanian agar lebih proaktif untuk memperjuangkan ketersediaan pupuk subsidi.
“Saya harap Dinas Pertanian proaktif dalam memperjuangkan nasib para petani di kabupaten Situbondo ini. Sebab, jika dihitung yang awalnya jatah 1 hektar bisa mendapatkan 225 Kg. Kini hanya bisa mendapatkan sekitar 80 Kg dalam satu hektarnya,” harapnya.
Selain itu, secara kelembagaan pihaknya sudah berkoordinasi kepada fraksi yang ada di Jawa Timur untuk menyampaikan langsung kepada Wakil Gubernur agar dikawal terkait permintaan stok pupuk subsidi.
“Saya sudah koordinasi dengan Fraksi Jawa Timur mengenai hal ini. Sehingga saya berharap permintaan stok pupuk kembali ke semula, kalau perlu ditambah,” terangnya.
Baca juga: Siswa SMAN 1 Situbondo Protes Penebangan Pohon di Lingkungan Sekolah, Anggota DPRD Turun Tangan
Sehingga, pihaknya yakin pada pertengahan tahun 2024 ini ada tambahan atau kembali ke semula untuk kuota stok di Kabupaten Situbondo.
“Karena ini permasalahan pusat tentang pengurangan stok pupuk. tapi kami akan terus melakukan langkah langkah untuk bisa mempercepat agar bisa kembali ke semula,” ucapnya.
Oleh karena itu, persoalan ini harus segara disikapi, karena persoalan ini adalah kebutuhan pokok dasar masyarakat khususnya para petani karena sudah masuk awal masa tanam.
”Jadi ini menjadi PR kita semua. Terlebih pemerintah kabupaten segera mengusulkan dan memberikan pemahaman kepada para petani dan segera mengambil langkah langkah,” pungkasnya. (aza/mzm)
