Malang, SERU.co.id – Berdasarkan hasil kajian Tingkat Kerawanan Pemilu oleh Bawaslu, Kabupaten Malang berpotensi tertinggi di Jawa Timur (Jatim). Meski Jatim sendiri menempati posisi ke-6 dari bawah atau minim potensi kerawanan pemilu.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih mengatakan, Jawa Timur menempati peringkat keenam dari bawah, artinya bagus karena peringkat 6 ke bawah kerawanannya. Namun kerawanan di Jawa Timur ibarat api dalam sekam, lantaran tidak nampak, sehingga tidak mudah dimitigasi.
“Di Jawa Timur, tingkat kerawanan tertinggi di Kabupaten Malang. Ada dua variabel yang mempengaruhi, yaitu penyelenggaraan pemilu yang muncul dari penyelenggara maupun partisipan. Ada banyak faktor penyebabnya, di antaranya adanya kecurangan, money politics, tidak adanya penindakan pelanggaran dan lainnya,” seru politisi PKB Jatim ini, saat mengisi Loka Karya Fasilitasi Pewaspadaan Kerawanan Sosial di Tahun Politik, di Hotel Atria, Selasa (12/12/2023).
Baca juga: Pemilu 2024, Polda Jatim Petakan Kerawanan, 1.188 TPS Dinilai Sangat Rawan
Menurutnya, kerawanan pemilu bisa dicegah, meski belum tentu maksimal hasilnya. Dengan antisipasi, setidaknya lebih baik daripada tidak sama sekali. Sehingga meminimalisir resiko bencana sosial di masyarakat.
“Jika tidak bisa memperbaiki 100 persen, setidaknya dapat meminimalisir resikonya. Makanya kita ajak para tokoh dan ahli yang hadir ini untuk sama-sama membangun komunitas dengan komunikasi bersama. Sekaligus merespon bersama secara konstruktif,” terang salah satu anggota FKDM Jatim ini.
Meski secara prediksi potensi kerawanan yang ditimbulkan kemungkinan sama dengan Pemilu 5 tahun lalu, namun potensi kerawanan saat lebih segmentasi. Pasalnya, Pemilu 2024 menjadi momen pergantian rezim, sehingga kemungkinan terbesar terfokus pada Pilpres.
“Saat ini, Pilpres lebih panas dibandingkan Pileg, apalagi di perkotaan yang akses informasi sangat cepat dan luas. Beda dengan pedesaan, Pilpres adem ayem, namun Pileg mulai meningkat suhunya. Namun apapun itu perlu dimitigasi,” tegasnya.
Baca juga: Bawaslu Kota Batu Cermati Kerawanan Pada Tahapan Pembentukan Pantarlih
Disebutkannya, saat pencoblosan, ada potensi kerawanan lebih panas. Ada upaya mendatangkan orang untuk datang ke TPS dengan iming-iming tertentu. Namun ada pula upaya mencegah orang datang untuk mencoblos karena alasan tertentu.
“Kedua kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena tujuan tertentu. Menurut saya, terima saja jika ada money politics, namun pilihannya tetap jatuh pada pilihan sendiri,” saran mantan Ketua Fatayat NU Kabupaten Malang ini.
Turut menghadiri Loka Karya bertajuk ‘Fasilitasi Pewaspadaan Kerawanan Sosial’ di Tahun Politik oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jatim. Di antaranya para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, tokoh pemuda, perguruan tinggi, pegiat sepakbola, media dan lainnya.
“Nantinya ada diskusi kecil dan melakukan kajian lapangan di Malang Raya, seperti Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Nantinya akan diolah oleh FKDM Jatim dan diserahkan kepada Gubernur Jatim untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.
(rhd)
