Surabaya, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta sepakat melakukan evaluasi terhadap lembaga pendidikan yang minim siswa. Evaluasi dilakukan dengan melihat perkembangan jumlah siswa dalam SMP tersebut dalam dua tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi usai menerima audiensi MKKS SMP Swasta se-Kota Pahlawan. Audiensi tersebut berlangsung di ruang kerja wali kota Balai Kota Surabaya, Selasa (25/7/2023).
“Kalau ada sekolah yang tidak ada muridnya, kami sepakat dengan MKKS. Ini dilihat 4 tahun ke belakang, kalau (jumlah) muridnya masih tetap saja, kita evaluasi berikan kesempatan dua tahun ke depan,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Selama dua tahun ke depan, Wali Kota Eri menyatakan, bahwa pemkot melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) akan memberikan pendampingan kepada SMP swasta tersebut. Nah, jika sudah didampingi selama dua tahun namun masih saja sepi peminat, maka bisa dilakukan merger dengan sekolah lain.
“Kita dampingi, kalau toh tidak ada lagi, nanti kita akan berbicara dengan swasta. Karena kasihan, kalau sekolah ini tidak dimerger, muridnya dua atau tiga, terus bagaimana operasional sekolah ini. Tapi bukan berarti (2023) dia tidak dapat murid, karena jika ditarik 4 tahun ke belakang pun, jumlah (muridnya) tetap sama,” jelasnya.
Menurutnya, ada sekitar 10 SMP swasta di Kota Surabaya yang sepi peminat selama 4 tahun ke belakang. Karena itu, pemkot bersama MKKS SMP swasta sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap sekolah yang sepi peminat tersebut.
“Kita coba berikan kesempatan, kita sepakat dengan MKKS dua tahun ke depan kita lihat jumlah muridnya seperti apa, sambil dia (sekolah) menaikkan kemampuannya. Kalau misalnya (dua tahun ke depan) sudah tidak bisa lagi, ya sudah,” katanya.
Wali Kota Eri juga mengungkapkan, bahwa pada tahun ajaran 2023/2024 ini, ada sekitar 17.044 anak yang diterima masuk SMP Negeri Surabaya. Sedangkan yang masuk ke SMP swasta, jumlahnya sekitar 17.146 anak. Jumlah siswa yang diterima SMP Negeri ini turun selama dua tahun terakhir.
“Jika tahun-tahun sebelumnya, SMP Negeri itu bisa menerima sampai 20.000 siswa pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 19.000 siswa di tahun 2022,” sebutnya.
Wali Kota Eri menyebutkan, bahwa ada aturan Menteri Pendidikan yang mengatur terkait jumlah maksimal rombongan belajar (rombel) dan siswa pada SMP Negeri. Dimana jumlah rombel pada satuan pendidikan itu maksimal 10 dan jumlah peserta didik maksimal 32 anak per kelasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo menyatakan, bahwa pihaknya bersama pemkot akan menelusuri 4000 lulusan SD di Surabaya yang belum masuk ke SMP negeri maupun swasta. Nah, dari jumlah lulusan itu jika tidak diterima ke SMPN, maka ia mempersilahkan masuk ke SMP swasta.
“Seperti arahannya Pak Wali tadi, bahwa bagi yang belum masuk sekolah (negeri), monggo (silahkan) memilih sekolah swasta yang sesuai dengan kemampuannya dan juga kebutuhan anaknya,” kata Erwin Darmogo.
Erwin juga menjelaskan, bahwa ada beragam pilihan SMP swasta di Kota Surabaya. Mulai dari SMP skala nasional hingga lembaga pendidikan yang berbasis agama. “Nah, pilihlah yang dekat dengan rumah dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak-anak,” imbaunya.
Sementara terkait dengan adanya SMP swasta yang jumlah muridnya tidak banyak, pihaknya menyatakan telah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan pendampingan. Baik itu pendampingan dari segi mutu pendidikan sekolah maupun terkait pembiayaannya.
“Tadi disepakati kira-kira dua tahun ke depan, kalau tidak menunjukkan perubahan berarti, bisa di-merger. Tapi tentunya itu melalui proses semuanya, harus ada komunikasi, baik antara Dispendik dengan MKKS, sekolah, juga yayasannya,” pungkasnya. (Iki/ono)
