Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menagih balik Jusuf Hamka ratusan miliar utang kepada pemerintah. Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyatakan, grup usaha milik Jusuf Hamka memiliki utang ke negara terkait aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Seorang warga Padang bernama Hardjanto Tutik menggugat Presiden, Menteri Keuangan, hingga DPR RI, terkait utang Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1950. Kuasa hukum Hardjanto, Amiziduhu Mendrofa mengatakan, utang tersebut bermula saat pemerintah menerbitkan UU Darurat RI No. 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah menyita harta milik salah satu obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Kaharudin Ongko. Harta yang disita berupa escrow account di salah satu bank swasta yang nilainya mencapai Rp 110,17 miliar.
