Komisi II DPR-RI mengapresiasi kemandirian fiskal Pemerintah Kota Malang. Meski demikian, regulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang turut menyumbang pemasukan daerah masih menjadi sorotan.
Tag: Regulasi
Aktivis Lingkungan Minta Pemkot Malang Terbitkan Regulasi Pengurangan Plastik Sekali Pakai
Puluhan aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menggelar aksi damai. Mereka menuntut pemerintah menerbitkan regulasi pengurangan sampah plastik sekali pakai sebagai bentuk komitmen kepedulian lingkungan,
Fraksi DPRD Soroti Realisasi Pendapatan dan Belanja, Wali Kota Malang Ungkap Hambatan Regulasi
DPRD Kota Malang menyoroti realisasi pendapatan dalam rapat paripurna terkait Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024
Sidak Perumahan Graha Agung, Komisi C Ingatkan Pengembang Penuhi Regulasi dan Kompensasi
Komisi C DPRD Kota Malang akhirnya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perumahan Graha Agung di Kelurahan Merjosari. Dalam kesempatan tersebut, para anggota dewan mengingatkan, pihak pengembang untuk mematuhi regulasi dan memenuhi kompensasi bagi masyarakat sekitar.
Pemkot Malang Hapus Stigma Kota Parkir dengan Ranperda Terbaru Perparkiran
Malang, SERU.co.id – Pemkot Malang berupaya menghapus stigma Kota Parkir yang marak disematkan netizen terhadap Kota Malang. Melalui regulasi Ranperda terbaru, ketentuan penyelenggaraan perparkiran akan diatur lebih …
Pemkot Malang Konsultasi ke Kemenkraf dan Kemendagri Godok Rencana Pembentukan Dinas Ekraf
Malang, SERU.co.id – Pemkot Malang melakukan audiensi bersama Kemenekraf dan Kemendagri untuk mematangkan rencana pembentukan Dinas Ekraf (Ekonomi Kreatif). Audiensi dilakukan sebagai tindak lanjut SKB Kemenekraf dan …
Bapenda Kota Malang: 900 Pengusaha Warung Makan Bakal Dibebaskan Pajak Seiring Perubahan Regulasi
Bapenda Kota Malang memastikan, sekitar 900 pengusaha warung makan bakal dibebaskan pajak. Akan tetapi, hal tersebut baru bisa dilakukan setelah Ranperda PDRD (Pendapatan Daerah Retribusi Daerah) disahkan.
Dorong Pemanfaatan Air Permukaan, Pemkot Malang Susun Regulasi Strategis
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk membahas regulasi pengelolaan sumber daya air. Acara ini menjadi langkah awal dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang bertujuan mengatur pemanfaatan air permukaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap air tanah dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.
BPH Migas Gandeng DPR RI Komisi VII Sosialisasi Kinerja dan Regulasi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR RI Komisi VII menggelar ‘Sosialisasi Kinerja dan Penyuluhan Regulasi BPH Migas Tahun Anggaran 2021.
