Pemerintah Rencanakan PPN Sembako

Pemerintah berencana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang bahan pokok alias sembako di sejumlah sektor, yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Rencana ini tertulis dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penerapan PPN ini dianggap memudahkan pengusaha kecil dan menengah.

iklan-ketua-PWI-SERU
hut-6-SERU-BI-malang
hut-6-SERU-UM
hut-6-SERU-polinema
hut-6-SERU-jatimpark
hut-6-SERU-UB
hut-6-SERU-Lanud-Abd-Saleh
hut-6-SERU-uibu
hut-6-SERU-buah-tangan
harjakasi-207-zein
hut-6-SERU-zein-ppp
SERUIDHUT-
hut-6-SERU-bpjs
Pemerintahan

10 Kecamatan Raih Penghargaan Pajak Award PBB-P2

Bupati Mojokerto, Pungkasiadi menyerahkan trofi dan piagam kepada 10 kecamatan terbaik peraih penghargaan wajib pajak daerah PBB-P2 buku I, II dan III tahun 2020, Kamis (17/12/2020) pagi, di Pringgitan rumah dinas Bupati. Secara urut, 10 kecamatan-kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Gondang, Pungging, Gedeg, Mojosari, Mojoanyar, Trawas, Dawarblandong, Bangsal, Dlanggu dan Pacet.

Pemerintahan

Target Melejit, BP2D Justru Panen Permohonan Keringanan Pajak

Situasi dilematis tengah dihadapi Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang. Ditarget mampu membukukan lebih dari Rp 500 Milyar pendapatan pajak pada tahun 2019, yang terjadi justru semakin banyak Wajib Pajak (WP) yang mengajukan keringanan pembayaran. Dari catatan BP2D, sejak awal Januari hingga akhir Juli lalu, lebih dari 500 berkas pengajuan pengurangan dan keringanan menumpuk di meja Kepala BP2D, Ir H Ade Herawanto MT.

Tidak Ada Pos Lagi.

Tidak ada laman yang di load.