Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan adanya MPP, masyarakat dapat dengan mudah mengurus beragam dokumen dan layanan publik di satu tempat yang terpadu.
Sekitar 400 Pemilih Pemula terancam tidak dapat mengikuti Pemilu 2024, akibat belum memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat MM, berkesempatan meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Ramayana Mall Lantai 3, Senin (2/10/2023). Kunjungan tersebut untuk memastikan kondisi pelayanan publik di Kota Malang berjalan normal dan lancar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) memfasilitasi wedding corner di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara resmi melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka, di lantai 3 Mal Alun-alun Kota Malang. Tentunya, keberadaan MPP Merdeka semakin mempermudah pelayanan publik warga Kota Malang, sesuai motto “Melayani dengan Bangga karena Anda Begitu Berharga”. Selain di Kota Malang, 26 MPP serupa juga diresmikan secara daring dan luring melalui Istana Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, Senin (5/12/2022).
Guna mempermudah sistem pelayanan terpadu di Kota Malang, DPRD Kota Malang menyarankan agar Mal Alun-Alun Kota Malang dijadikan Mal Pelayanan Publik (MPP) sepenuhnya.
Walikota Malang beserta jajaran Forkopimda menggelar Soft Launching Mall Pelayanan Publik ‘Merdeka’ di lantai tiga Ramayana. Adanya Mall Pelayanan Publik (MPP) ini, akan semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan.
Tepat 1 April 2021, Kota Malang memperingati kelahiran ke-107 tahun. Banyak capaian yang diinginkan oleh Pemkot Malang diusia satu abad lebih, guna menjadi smart city dalam segala pelayanan. ‘Peduli dan Berbagi’, tema yang diambil dalam rangkaian acara HUT ke-107 Kota Malang.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) melalui unit Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik kunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Lamongan, Rabu (23/12).
