Malang, SERU.co.id – Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (15/12/2022). Usai menerima alokasi TKD tahun 2023 sebesar Rp1,188 triliun, Wali Kota Sutiaji mengungkapkan kesiapan Kota Malang untuk mengoptimalkan anggaran sesuai fokus yang telah ditentukan. Jumlah yang diterima oleh Kota Malang itu, sedikit lebih tinggi dari RAPBD yang proyeksinya sebesar Rp1,13 triliun.
“Sesuai arahan Bapak Presiden dan juga Ibu Gubernur, kita akan dorong fokus pemantapan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan,” seru Sutiaji.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu menjelaskan, APBN dan APBD adalah instrumen untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. Karenanya, akuntabilitas pemanfaatan anggaran harus terus ditingkatkan. Terlebih anggaran tersebut adalah uang rakyat yang harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.
“Akuntabilitas kita sejauh ini sudah dinilai level A tiga tahun berturut-turut. Tentu harus dijaga dan ditingkatkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam arahannya kepada seluruh Kepala Daerah, meminta adanya penguatan sinergi demi melahirkan signifikasi produksi. Hal ini menurutnya akan melahirkan percepatan target pembangunan. Baik pembangunan fisik, sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial budaya yang berujung pada kesejahteraan.
“Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama yang dapat kita lakukan dengan melakukan program belanja pendidikan dan kesehatan untuk pembangunan sumber daya manusia, penguatan hilirisasi industri, pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan program lainnya,” tutur Khofifah.
Mantan Menteri Sosial itu menyebutkan, hal tersebut selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bahwa APBN 2023 difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, Ketiga melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kelima, revitalisasi industri dan Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi,” pungkasnya. (dik/ono)
Baca juga:
- Tunjangan Berkurang, Anggota DPRD Kota Malang Diimbau Tidak Flexing Kekayaan
- Sinergi Ngalam Mbois Guyub Damai, Masyarakat Kota Malang Kompak Lawan Provokasi
- Pemerintah Janji Tindaklanjuti Aspirasi Kolektif 17+8 Meski Tak Semua Bisa Dipenuhi
- Program Poin Untuk Travel di Buah Tangan Oleh-Oleh Batu Bisa Untuk Umrah Gratis
- PLN Hadirkan Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen hingga 17 September 2025
