Batu, SERU.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu memastikan pembangunan Balai Uji KIR Batu, diawali pada akhir April nanti. Kementerian Perhubungan, melalui Dirjen Transportasi Darat, sudah meninjau langsung ke lokasi. Dishub Kota Batu, juga telah melakukan penandaan batas pembangunan.
Kadishub Batu Imam Suryono mengatakan, pihaknya sudah melakukan peninjauan lokasi bersama Camat Junrejo, dan Kepala Desa Tlekung besama perangkat dan BPD. Hadir pula Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Konsultan pembangunan. Tujuannya, untuk bersama-sama menentukan batas lokasi pembangunan.
“Tadinya batas tanah itu, memakan jalan keluar dari obyek wisata Predator Fun Park di sebelahnya. Akhirnya kita sepakati, tarik garis lurus kebelakang, dari pos pintu keluar PFP,” serunya.
Imam Suryono juga mengatakan, untuk pembangunan balai uji kir, diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sementara Dishub hanya melakukan belanja peralatan untuk kelengkapan kebutuhan balai uji kir. Peralatan itu baru akan dibelanjakan pada saat gedung Balai Uji Kir mendekati selesai dibangun.
“7 item peralatan yang nanti kita beli untuk kebutuhan uji kir, tapi untuk namanya saya tidak hafal,” imbuhnya.
Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu ini juga menambahkan, hadirnya balai uji kir, bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Apabila Balai Uji Kir nanti sudah terbangun, bisa mendatangkan PAD sekitar Rp1,5 Miliar. Bahkan bisa lebih lagi, jika bisa memfasilitasi kendaraan dari wilayah Malang barat.
“Kalau kendaraan di wilayah Pujon, Ngantang dan Kasembon itu ikut disini, bisa lebih banyak penerimaan PAD-nya,” pungkasnya. (dik/ono)
Baca juga:
- Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Makkah, Siap Jalani Wakuf di Arafah
- Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah, Dua Lainnya Diselamatkan Usai Coba Masuk Secara Ilegal
- 541 Atlet KONI Kota Batu Lolos Mengikuti Porprov IX Jatim 2025
- KONI Batu Bakar Semangat Tanding Atlet Lewat Character Building
- Pemkot Malang Tak Kuasa Hadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terdesak Perumahan