Batu, SERU.co.id – Pelaksanaan pemilihan Wali Kota (Pilwali) Batu, sudah ditetapkan 27 November 2024, serentak se-Indonesia. Anggaran Pilwali akan diambil dari APBD Kota Batu. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), sudah mengajukan kebutuhan anggaran untuk pengawasan pesta demokrasi tersebut, sebesar Rp7,6 miliar.
Ketua Bawaslu Batu, Abdur Rochman ST mengatakan, kedatangan Bawaslu ke DPRD Batu untuk melaporkan kesiapan Bawaslu Kota Batu dalam menyongsong pemilihan serentak mendatang. Kunjungan kerja ini, diterima oleh Komisi A DPRD Batu
“Kami datang ke sini untuk silaturahmi, sekaligus melaporkan kegiatan dan juga seputar anggaran untuk kebutuhan 2024 nanti,” serunya.
Abdur Rochman menjelaskan, karena anggaran Pilwali mendatang adalah menggunakan APBD Kota Batu, pihaknya mengharapkan adanya fungsi DPRD. Khususnya untuk mengawal pengajuan anggaran yang sudah dikirimkan pada pemerintah kota Batu. Bentuknya adalah dana hibah dari Pemkot Batu.
“Tahun 2023 itu sudah harus di “dok”, karena tahapannya mulai 2024,” jelasnya.
Abdur Rochman menambahkan, karena begitu pentingnya anggaran tersebut bagi Bawaslu, maka diharapkan kebutuhannya bisa terpenuhi.
Sementara itu ketua Komisi A DPRD Batu, Dewi Kartika menuturkan, pihaknya telah menerima kunjungan hearing dari Bawaslu dengan baik. Dan secara kebetulan, di dalam Komisi A DPRD Kota Batu, ada lima anggotanya yang merupakan tim Badan Anggaran (Banggar). Kunjungan dari Bawaslu ini akan segera ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Kami akan melakukan inspeksi kembali bulan depan ke Bawaslu, untuk melihat kondisi disana, dan juga akan mengawal anggaran yang dibutuhkan Bawaslu. Semoga tetap terjalin komunikasi yang baik antara DPRD dan Bawaslu Batu,” pungkasnya. (ws3/mzm)
Baca juga:
- Seluruh Jemaah Haji Indonesia Tiba di Makkah, Siap Jalani Wakuf di Arafah
- Satu WNI Meninggal di Gurun Makkah, Dua Lainnya Diselamatkan Usai Coba Masuk Secara Ilegal
- 541 Atlet KONI Kota Batu Lolos Mengikuti Porprov IX Jatim 2025
- KONI Batu Bakar Semangat Tanding Atlet Lewat Character Building
- Pemkot Malang Tak Kuasa Hadapi Alih Fungsi Lahan Pertanian Terdesak Perumahan
