Batu, SERU.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dan DPRD Kota Batu telah menyetujui Raperda Perubahan Kedua, Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Rapat Paripurna pengesahan Raperda tersebut, digelar secara virtual, Rabu (26/1/2022).
Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko mengatakan, dinamika pemerintah daerah begitu cepat. Adanya undang-undang cipta kerja mengharuskan dilakukannya penyesuaian dan penyelerasan terhadap Perda.
“Dengan penetapan ini, harapannya bisa memberikan kepastian hukum dan tercapainya maksud dan tujuan Perda yang ditetapkan,” seru Wali Kota.
Wali Kota Batu juga meminta, Raperda tersebut segera ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan nomor register dari Gubernur Jatim. Kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dirinya juga meminta untuk segera disiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Selanjutnya, dalam tataran pelaksanaan Peraturan Daerah ini, nantinya harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada SKPD terkait, agar segera mempersiapkan peraturan pelaksanaannya. Berupa Peraturan Wali Kota, sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah ini,” cetusnya.
Sementara itu, Juru Bicara DPRD Kota Batu, Didik Mahmud mengatakan, perubahan Raperda ini dilakukan untuk mewujudkan kelembagaan perangkat daerah yang efektif dan efisien. Raperda ini telah melewati proses pemeriksaan secara detail oleh Pansus DPRD dan penyelarasan oleh Biro Hukum Provinsi.
Raperda ini berisi desain perubahan perangkat daerah Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjadi dinas tipe A dan Tenaga Kerja menjadi dinas tipe C. (ws3/rhd)
Baca juga:
- Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas, Polres Malang Pasang Rambu dan Papan Peringatan Jalur Rawan
- ASN di Batu Cabuli Keponakannya Sejak Kelas SMP
- dr Nur Rochmah Jabat Direktur RSUD Kanjuruhan Setelah Kosong Lima Tahun
- Rakor Bersama Panitia Karnaval Desa Giripurno, Polres Batu Tegaskan Larangan Sound Horeg
- 390 Koperasi Merah Putih di Kabupaten Malang Resmi Diluncurkan, Bupati Berharap sebagai Penguat Ekonomi Daerah
