Malang, SERU.co.id – Hampir sepanjang tahun 2020 kita melewati masa pandemi Covid-19. Ribuan korban jiwa, resesi ekonomi dunia, perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan dampak lainnya yang terjadi akibat pandemi.
Apakah juga berdampak terhadap penyusunan keuangan daerah, karena ketidakpastian yang terjadi? Apapun yang terjadi, Pemda dituntut menyelesaikan laporan keuangan daerah. Banyak dugaan anggaran relaksasi yang rentan tak transparansi, sehingga potensi dana tak tersalurkan menjadi mudah disalahgunakan.
“Mempercepat penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan, belanja kebutuhan masyarakat, dan lainnya dalam refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Semua harus terdata dengan baik di tiap daerah,” ungkap Dr H Emil Elestianto Dardak, B.Bus, MSc, Wakil Gubernur Jawa Timur, saat membuka materi dalam Webinar Nasional, Workshop Methodology, & Temu Dosen Akuntansi Publik (FDAP), Selasa (3/11/2020).
Menurutnya, refocusing kegiatan, realokasi anggaran, pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, semuanya memiliki landasan hukum. Seperti Instruksi Presiden 4/2020, Instruksi Menteri 1/2020, dan Surat Edaran Gubernur Jatim. Sehingga aturan dan konsekuensinya jelas.
“Dalam refocusing dan realokasi, optimalisasi penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2020, diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial. Itu yang utama saat ini untuk dikelola dengan baik,” imbuh mantan Bupati Trenggalek ini.
Dengan tata kelola yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan yang baik di masa mendatang. Kualitas laporan keuangan Pemda yang diaudit BPK sangat tergantung dari kualitas tahapan proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Tata cara pengelolaan ini pula yang menjadikan Provinsi Jatim meraih WTP 11 kali berturut-turut.
Emil pun menjabarkan upaya peningkatan kualitas laporan keuangan Pemprov Jawa Timur. Di antaranya, Penguatan komitmen pengelolaan keuangan yang profesional dari seluruh pimpinan unit kerja; Pembinaan secara berkesinambungan dari Inspektorat dan PPKD terhadap seluruh SKPD; Pengembangan yang berkesinambungan terhadap SDM pengelola keuangan daerah melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, tugas belajar, dll; Review dan audit internal oleh Inspektorat; Peningkatan akuntabilitas manajemen aset daerah; Peningkatan kajian aspek legalitas dalam seluruh proses pengelolaan keuangan daerah; Peningkatan sistem informasi pengelolahan keuangan daerah.
Ribuan peserta hadir dalam Temu Dosen Akuntansi Publik (TDAP) melalui aplikasi zoom dan kanal YouTube FEB UWG Malang. Mengusung tema Peran Akuntansi Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi.
Selain Dr H Emil Elestianto Dardak, B.Bus, MSc (Wakil Gubernur Jawa Timur), pemateri lainnya yaitu Prof Mardiasmo, MBA, PhD, CFrA, QIA (Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia), Prof Dr Abdul Halim, MSi, Ak, CA (Guru Besar FEB Universitas Gadjah Mada) dan Dr Sri Untari Hisowarno, MAp (Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur). Dengan moderator Dekan FEB UWG Malang, Dr Ana Sopanah, SE, Ak, CA, CMA, CIBA.
Ketua IAI KAPd & Dekan FEB Universitas Airlangga, Prof Dr Dian Agustia, SE, MSi, Ak, CA, mengatakan, dampak pandemi Covid-19 menjadi momentum revolusi industri dan teknologi dalam mengubah mindset sehari-hari. Sehingga perlu adanya profesionalisme birokrasi dan SDM, dengan menjadikan teknologi sebagai tools dalam menjunjung profesi.
“Profesi akuntan menjadi lebih tertantang atas kondisi yang terjadi untuk ikut mengaudit. Sinergi auditor internal dan eksternal dalam post audit, sangat dibutuhkan perannya untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ungkapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Widyagama Malang, Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST, MT mengucapkan terima kasih atas kepercayaan IAI dan FDAP yang telah mengamanahkan kegiatan ini kepada FEB UWG Malang.
“Peran akuntansi publik ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di masa pandemi. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terlebih menjelang akhir tahun, dengan waktu dan kondisi sangat terbatas,” ucapnya. (rhd)
