Jakarta, SERU.co.id – Rencana penerapan WFH 1 (satu) hari dalam sepekan memicu perdebatan soal efektivitasnya dalam menekan konsumsi BBM nasional. Sejumlah ekonom dan kalangan pekerja menilai dampaknya hanya bersifat terbatas dan tidak menyentuh akar konsumsi energi nasional. Kebijakan ini kini menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto sebelum diterapkan secara resmi.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengungkapkan, rencana WFH telah dibahas bersama sejumlah menteri. Hasil pembahasan tersebut kini menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.
“Salah satu skema yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan. Mengingat pengalaman selama pandemi Covid-19 ketika sistem kerja fleksibel sempat diterapkan secara luas,” seru Tito, Rabu (25/3/2026).
Meski demikian, Tito menegaskan, sektor layanan publik bersifat esensial, seperti kesehatan, transportasi dan kebersihan harus tetap berjalan normal.
Daftar Isi
Target Hemat 20 Persen Konsumsi BBM
Dari sisi pemerintah, kebijakan ini dinilai berpotensi signifikan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan kebijakan WFH ini dapat menghemat hingga 20 persen konsumsi BBM. Terutama dari berkurangnya mobilitas harian pekerja.
Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi menjaga defisit APBN tetap terkendali di bawah 3 persen di tengah tekanan global. Termasuk dampak konflik geopolitik yang memicu kenaikan harga energi dunia.
Efeknya Dinilai Terbatas
Namun, sejumlah ekonom menilai dampak kebijakan ini cenderung terbatas. Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menyebut, konsumsi BBM nasional lebih banyak ditopang oleh sektor logistik. Kemudian distribusi barang dan mobilitas non-kerja.
“Artinya, pengurangan perjalanan pekerja kantoran hanya menyentuh sebagian kecil dari total konsumsi energi. Efeknya lebih bersifat marjinal, belum menyentuh perubahan struktural,” ujarnya.
DPR Minta Kajian Mendalam
Dari parlemen, anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan ini. Ia menyoroti, pentingnya penentuan hari WFH yang tepat dan pemetaan instansi yang memungkinkan menjalankan sistem kerja jarak jauh.
“Jangan sampai layanan publik terganggu akibat lemahnya pengawasan dan sistem kerja tidak terukur. Harus ada target kerja jelas, monitoring ketat dan evaluasi yang terstruktur,” tegasnya.
Kritik dari Serikat Pekerja
Penolakan lebih keras datang dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi. Ia menilai, klaim penghematan 20 persen terlalu berlebihan.
Menurutnya, jumlah ASN hanya sekitar 5,58 juta orang atau sekitar 3,8 persen dari total tenaga kerja nasional yang mencapai 146 juta orang. Jika WFH hanya dilakukan satu hari per minggu, maka potensi penghematan BBM diperkirakan hanya sekitar 0,76 persen.
Ristadi juga mengingatkan, potensi efek kontraproduktif seperti penurunan produktivitas kerja. Bahkan kemungkinan peningkatan konsumsi BBM jika pekerja justru bepergian saat WFH.
Selain soal efektivitas energi, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan efek domino. Sektor transportasi, seperti ojek online dan pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran bisa terdampak akibat berkurangnya aktivitas harian pekerja.
Versi Bahasa Inggris
Alternatif Kebijakan
Sejumlah ahli menyarankan pemerintah tidak hanya bergantung pada WFH sebagai solusi penghematan BBM. Langkah lain seperti penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan mendorong penggunaan BBM non-subsidi. Hal tersebut dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi energi secara nasional. (aan/rhd)
