Jakarta, SERU.co.id – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai mengkhawatirkan ketahanan fiskal Indonesia pada 2026. Konflik berkepanjangan berpotensi menekan APBN akibat lonjakan harga energi dan pelemahan rupiah. Pemerintah pun menyiapkan langkah penghematan anggaran dan stabilisasi energi untuk menjaga kestabilan fiskal.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, tekanan eksternal dapat berlangsung selama enam hingga sepuluh bulan. Terutama akibat lonjakan harga minyak mentah dunia, berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Daftar Isi
Tiga Skenario Dampak Ekonomi Akibat Konflik
1. Pada skenario rendah, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan naik hingga sekitar 86 dolar AS per barel. Dalam kondisi tersebut, nilai tukar rupiah diproyeksikan melemah hingga Rp17.000 per dolar AS. Sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih mampu bertahan di kisaran 5,4 persen. Namun, defisit APBN tetap berpotensi melebar menjadi sekitar 3,18 persen dari PDB.
2. Skenario moderat menunjukkan tekanan lebih besar. ICP diperkirakan mencapai 97 dolar AS per barel. Rupiah melemah ke kisaran Rp17.300 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi turun menjadi sekitar 5,2 persen. Dengan kenaikan imbal hasil SBN tenor 10 tahun hingga 7,2 persen, defisit APBN diprediksi melebar menjadi sekitar 3,53 persen dari PDB.
3. Pada skenario terburuk, harga minyak berpotensi menembus 115 dolar AS per barel. Nilai tukar rupiah dapat melemah hingga Rp17.500 per dolar AS dan pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya bertahan di sekitar 5,2 persen. Defisit APBN diproyeksikan mencapai sekitar 4,06 persen dari PDB.
Pemerintah Buka Opsi WFH
Menghadapi potensi tekanan tersebut, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto mengisyaratkan perlunya efisiensi di berbagai sektor. Pemerintah mempertimbangkan sejumlah opsi efisiensi, termasuk pengurangan aktivitas kantor bagi ASN.
Salah satu opsi yang dikaji adalah penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi sebagian pegawai pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar dan mengurangi kemacetan di kota-kota besar.
Presiden juga membuka kemungkinan pengurangan hari kerja. Begitu juga efisiensi kegiatan pemerintahan lainnya sebagai bagian dari strategi pengendalian belanja negara. Menurutnya, disiplin fiskal penting agar defisit tidak terus melebar.
“Kalau bisa, cita-cita kita bahkan tidak memiliki defisit. Tetapi untuk sementara, yang terpenting adalah memastikan defisit tidak semakin besar,” ujarnya.
Pemerintah Jaga Stabilitas Energi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga perayaan Idulfitri. Menurutnya, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif. Khususnya agar masyarakat tetap memperoleh BBM dengan harga stabil.
Untuk BBM non-subsidi, penyesuaian harga tetap mengikuti mekanisme pasar. Selain itu, pemerintah juga memastikan stok energi nasional, termasuk BBM dan LPG, dalam kondisi aman menjelang arus mudik Lebaran.
Kebijakan Transportasi dan Distribusi
Pemerintah memberlakukan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang dengan tiga sumbu atau lebih. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi menyatakan, pembatasan tersebut berlaku mulai 13-29 Maret 2026 di jalan tol maupun non-tol.
Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang lebih luas bagi kendaraan pemudik di jalur utama. Namun, kendaraan pengangkut komoditas penting seperti BBM, bahan pokok, pupuk dan ternak tetap diperbolehkan beroperasi demi.
Versi Bahasa Inggris
Program Prioritas Tetap Berjalan
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah menegaskan sejumlah program prioritas tetap berjalan tanpa pemangkasan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan, program MBG tetap memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun pada 2026.
Program tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk itu tidak masuk dalam daftar penghematan anggaran.
Sementara itu, rencana impor kendaraan operasional juga tetap berjalan. Pemerintah melanjutkan pengadaan pikap dari perusahaan otomotif India, Mahindra. Meskipun sempat memicu perdebatan di parlemen. Dari total rencana impor 105.000 kendaraan, sekitar 1.200 unit pikap Mahindra telah tiba di Pelabuhan Tanjung Priok pada awal Maret 2026. (aan/rhd)
