Malang, SERU.co.id – Sektor jasa keuangan di wilayah kerja OJK Malang terjaga stabil dengan kinerja terpantau baik hingga awal 2026. Pada Januari 2026, kredit tumbuh sebesar 4,66 persen yoy menjadi Rp109,76 triliun, menurun dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar 0,66 persen.
Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan menyampaikan, kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Konsumsi tumbuh tertinggi, yaitu 7,79 persen, diikuti Kredit Investasi 6,62 persen dan Kredit Modal Kerja 1,07 persen pada Januari 2026.
“Pertumbuhan kredit ini didorong oleh dunia usaha beroperasi awal tahun yang membutuhkan dana. Seperti modal kerja UMKM dalam menyambut Ramadan dan Idulfitri, dimana permintaan produk barang cukup tinggi. Namun pada Januari 2026, kebutuhan modal UMKM tidak terlalu tinggi, karena permintaan barang dan jasa juga masih belum signifikan,” seru Farid.
Berdasarkan jenis debitur, awal 2026 Kredit UMKM mengalami penurunan sebesar 0,85 persen (yoy). Dengan porsi penyaluran di wilayah kerja OJK Malang sebesar 32,81 persen.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL sebesar 2,97 persen (Desember 2025: 2,62 persen) dan Loan at Risk (LaR) tercatat sebesar 10,58 persen (Desember 2025: 10,11 persen).
Penyaluran kredit dan/atau pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang masih tertuju kepada 3 (tiga) sektor ekonomi utama, yaitu
• Rumah Tangga (Rp32,84 triliun; porsi: 29,92 persen),
• Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp20,76 triliun; porsi: 18,91 persen), dan
• Industri Pengolahan (Rp19,99 triliun; porsi: 18,22 persen).
“Dimana penyaluran kredit tertinggi di Kota Malang sebesar Rp31,16 triliun. Diikuti Kabupaten Malang sebesar Rp29,36 triliun dan Kabupaten Pasuruan senilai Rp16.93 triliun,” jelasnya.
Konflik Timur Tengah Belum Berdampak Signifikan
Disinggung dampak Konflik Timur Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah kerja OJK Malang, Farid menegaskan belum ada data resmi. Meski kekhawatiran pasti ada, pemerintah pusat telah membuat skema-skema kebijakan dalam menghadapi dampak perang Iran AS-Israel.
“Saya tidak berani menduga-duga, karena belum ada data resmi. Yang pasti pemerintah pusat sudah mengantisipasinya dengan beberapa skema akan dampak perang tersebut,” tegas mantan Kepala OJK Bangka Belitung ini.
Disebutkan Farid, salah satu dampak geopolitik yang dirasakan secara global terkini dengan ditutupnya Selat Hormuz, akses jalur vital distribusi minyak mentah dunia. Farid menjelaskan, secara global harga BBM naik signifikan hingga 100-an dolar per barel. Namun dampak ekonomi di Indonesia masih terbilang stabil, sebab pemerintah masih mampu menahan harga kenaikan BBM dalam negeri.
“Memang bukan berarti nanti tidak akan berdampak, tapi pemerintah masih berusaha yang terbaik bagi masyarakat. Yang pasti jika harga BBM naik, tentunya akan memberikan dampak di semua sektor. Harapannya kebijakan keuangan pemerintah tetap dalam keadaan bertahan dan stabil,” tandas Farid. (rhd)
