Malang, SERU.co.id – Kebijakan pemerintah memprioritaskan 80 persen kuota beasiswa LPDP untuk bidang STEM memicu perdebatan. Langkah ini dinilai bisa mendorong inovasi dan daya saing nasional tetapi dikhawatirkan mempersempit ruang ilmu sosial dan humaniora. Sejumlah pakar menilai pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada teknologi tanpa perspektif sosial dan kemanusiaan.
Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto menjelaskan, pemerintah menetapkan sekitar 80 persen kuota beasiswa untuk bidang STEM mulai periode 2021–2026. Kebijakan ini untuk memperkuat inovasi dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan.
“Fokus tersebut mencakup berbagai bidang strategis, seperti industri pangan dan maritim, energi, kesehatan hingga hilirisasi dan manufaktur. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan global. Termasuk rendahnya rasio peneliti dan kebutuhan percepatan inovasi ekonomi berbasis pengetahuan,” seru Sudarto, dikutip dari website LPDP, Kamis (5/3/2026).
Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Akademisi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Wahyudi Winarjo menilai, polemik yang muncul bukan sekadar persoalan teknis pendidikan. Melainkan menyangkut arah pembangunan nasional.
“Pembangunan tidak hanya berbicara tentang angka pertumbuhan dan teknologi. Namun juga pembentukan etika publik, kesadaran kolektif, dan kohesi sosial,” ujarnya.
Menurutnya, prioritas terhadap STEM berakar dari paradigma lama. Khususnya yang menempatkan ilmu eksakta sebagai motor utama pembangunan ekonomi. Sementara ilmu sosial dan humaniora dianggap sebagai pelengkap.
“Dominasi pendekatan teknokratis berpotensi melahirkan generasi unggul secara teknis, tetapi kurang memiliki sensitivitas sosial. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara rasionalitas ilmiah, nilai kemanusiaan dan dimensi moral,” tambahnya.
Senada, pakar Kajian Budaya dan Media Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan menilai, peluang beasiswa bagi peminat bidang non-STEM akan semakin kompetitif. Mengingat porsinya kini hanya sekitar 20 persen.
“Pendidikan sering dilihat secara fungsional, yaitu sekadar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Paradigma ini membuat jurusan tertentu dianggap lebih unggul dibandingkan yang lain,” katanya, dilansir dari BeritaSatu.
Ia menegaskan, ilmu sosial dan humaniora berperan dalam membentuk pemikiran kritis dan arah kebijakan bangsa. Tanpa pendekatan humaniora, inovasi teknologi berisiko kehilangan dimensi etika, budaya dan sosial. Dimana justru sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Versi Bahasa Inggris
Radius juga menekankan, pentingnya kolaborasi lintas disiplin antara saintek dan humaniora. Menurutnya, berbagai persoalan bangsa membutuhkan pendekatan holistik.
“Dengan menggabungkan dua bidang ini, solusi inovatif dan kebijakan lebih komprehensif akan lebih mudah dicapai. Terutama dibandingkan hanya mengunggulkan salah satu bidang,” pungkasnya. (aan/rhd)
