DPRD Kota Malang Soroti Minimnya Serapan Belanja dan Proyek Infrastruktur

DPRD Kota Malang Soroti Minimnya Serapan Belanja dan Proyek Infrastruktur
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. (ist)

Malang, SERU.co.id – Komisi B DPRD Kota Malang menyoroti minimnya serapan realisasi belanja daerah dan pelaksanaan proyek infrastruktur hingga akhir Oktober 2025. Pasalnya, serapan baru mencapai 61,5 persen dari total anggaran, sehingga tergolong rendah untuk periode 10 bulan berjalan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji menilai, lambatnya penyerapan anggaran berdampak langsung terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur di lapangan. Padahal idealnya sudah berada di kisaran 75 hingga 80 persen.

Bacaan Lainnya

“Serapan yang rendah menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan masih belum optimal. Padahal kita sudah di penghujung tahun anggaran 2025,” seru Bayu, sapaan akrabnya, Senin (3/11/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Klojen ini menekankan, rendahnya serapan berpotensi menyebabkan penumpukan pekerjaan infrastruktur di akhir tahun. Terutama musim penghujan, bukan hanya membuat pelaksanaan proyek tidak efektif, tetapi juga berisiko menurunkan kualitas hasil pekerjaan.

“Banyak proyek fisik yang baru dikerjakan menjelang tutup tahun. Akhirnya dikejar waktu, terganggu cuaca dan hasilnya tidak maksimal. Ini masalah klasik yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal,” tegasnya.

Selain itu, pelaksanaan proyek di musim penghujan kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat. Aktivitas warga dan ekonomi lokal sering terganggu oleh proses pengerjaan yang lamban dan berlarut-larut.

Sebagai mitra pemerintah daerah, DPRD Kota Malang meminta agar Pemkot segera melakukan evaluasi dan langkah percepatan. Agar tidak berdampak sosial menurunkan ekonomi dan memperparah kemacetan. Bayu mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih sigap dalam proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar digunakan dengan efektif dan tepat waktu. Jangan sampai anggaran besar, tapi manfaatnya belum benar-benar dirasakan oleh warga Kota Malang. Terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur, perdagangan dan UMKM,” tandasnya. (rhd)

 

disclaimer

Pos terkait

klan ucapan HUT Pemprov Jatim dari Bank jatim