Malang, SERU.co.id – Ketua DPRD Kota Malang memastikan, tunjangan berkurang di tengah kebijakan efisiensi. Ia juga mengimbau para anggota dewan tidak flexing kekayaan.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengungkapkan, tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Malang. Bahkan sebaliknya, terjadi pengurangan akibat efisiensi anggaran.
“Tidak ada tunjangan yang naik, bahkan berkurang. Kami kemarin efisiensi 50,1 persen. Itu tertinggi di seluruh Kota Malang,” seru Mia, sapaannya, Kamis (4/9/2025).
Ia menegaskan, tunjangan yang diterima anggota legislatif di pusat dan daerah berbeda. Bagi anggota DPRD Kabupaten/Kotaz tidak ada tunjangan perjalanan luar negeri maupun tunjangan pajak.
Hal ini disampaikannya menanggapi kebijakan dari pemerintah pusat yang baru-baru ini ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kebijakan itu terkait penghapusan tunjangan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Kami tidak ada tunjangan ke luar negeri. Semua mengacu pada Perpres, dan komponen anggaran itu bisa dilihat secara terbuka di website Pemkot Malang,” ungkapnya.
Ia juga membantah adanya tunjangan pajak seperti yang disampaikan Kementerian Keuangan terkait beban pajak pejabat daerah ditanggung oleh negara. Menurutnya, tunjangan tersebut hanya berlaku bagi pejabat di tingkat DPR-RI.
“Kalau kami tidak ada tunjangan pajak, termasuk PPh 21. Justru kami dipotong dan potongannya besar. Apalagi dengan sistem tarif efektif rata-rata (TER),” jelasnya.
Imbauan Tidak Flexing Kekayaan Bagi Anggota Dewan
Lebih jauh, Mia telah memberikan imbauan kepada seluruh anggota DPRD Kota Malang, agar tidak memamerkan kekayaan atau flexing. Ini menyusul meningkatnya sorotan masyarakat terhadap gaya hidup pejabat yang berdampak terhadap meluasnya aksi demonstrasi.
“Sudah saya sampaikan dalam rapat tadi, ini saatnya kita melakukan evaluasi. Kita ini etalase masyarakat, harus bisa jadi contoh yang baik,” tegasnya.
Imbauan tersebut disampaikan secara verbal kepada para Ketua Fraksi untuk diteruskan kepada seluruh anggota. Menurutnya, setiap fraksi memiliki tanggung jawab untuk menyamakan visi dan menjaga citra lembaga legislatif di mata publik.
“Meski demikian, di tengah situasi saat ini kegiatan kami tetap berjalan seperti biasa. Paripurna tetap dilakukan, tapi ada sistem hybrid,” pungkasnya. (bas/mzm)
