Pamekasan, SERU.co.id – Menjelang peringatan HUT RI ke-80, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan serentak melalui Zoom, Jumat (15/8/2025) di auditorium utama DPRD Pamekasan.
Pidato ini juga menjadi bagian dari Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmennya untuk terus bekerja demi kepentingan rakyat, salahsatunya dengan fokus pada pemberantasan korupsi dan penertiban tambang ilegal yang merugikan negara serta masyarakat.
baca juga: Prabowo Tak Singgung Kenaikan Gaji ASN dalam Pidato RUU APBN 2026
Presiden menilai, praktik tambang ilegal tidak hanya menggerogoti pendapatan negara, tetapi juga membawa dampak buruk bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur usai rapat paripurna mendengarkan pidato Presiden menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas tersebut.
“Semua cita-cita Presiden sudah kita dengar, termasuk soal penertiban tambang ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat. Dampaknya nyata, seperti banjir yang kerap melanda beberapa tahun terakhir. Kami siap bergerak sesuai arahan Presiden, meski dengan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, kewenangan izin tambang berada di tingkat provinsi, namun DPRD Pamekasan tetap mengambil langkah, seperti mengirimkan surat peringatan kepada pemilik tambang yang belum mengurus izin, serta melakukan audiensi dengan Gubernur dan DPRD Provinsi untuk mengawasi aktivitas tambang ilegal, khususnya di Madura yang rawan bencana banjir dan gempa.
baca juga: Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batu, Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
Terkait pemberantasan korupsi, DPRD Pamekasan juga berkomitmen memperkuat pengawasan. “Di Pemda sudah ada inspektorat, Irban pembantu inspektorat, serta audit rutin dari BPK setiap tahun. KPK dan aparat penegak hukum juga memiliki peran penting. Insyaallah, DPRD akan terus mengontrol pelaksanaan APBD sesuai yang kita anggarkan,” tegasnya. (udi/mzm)
