Malang, SERU.co.id – Proyek perbaikan saluran drainase di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), Kota Malang, resmi dimulai. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang turut terlibat dalam rangka mengatur strategi untuk mengantisipasi kemacetan.
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengungkapkan, meskipun proyek ini wewenang pemerintah provinsi, pihaknya tetap turun tangan. Hal ini, karena wilayah proyek berada di Kota Malang.
“Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan milik provinsi, termasuk proyek drainasenya. Tapi karena ini wilayah Kota Malang, kami tetap terlibat dan berkoordinasi dengan Dishub Jatim,” seru Jaya, sapaan akrabnya, Rabu (6/8/2025).
Dishub Kota Malang akan menugaskan sejumlah personel setiap hari untuk membantu pengaturan arus kendaraan dari pagi hingga sore. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kemacetan akibat pengerjaan proyek yang menyita sebagian badan jalan.
Menurut Jaya, kemacetan dipicu oleh beberapa faktor. Selain penyempitan jalan akibat pemotongan pohon dan pemasangan barrier proyek, masyarakat juga cenderung memperlambat laju kendaraan.
“Ini masih masa sosialisasi, jadi banyak yang bertanya-tanya dan penasaran. Pengendara melambat, lalu ada juga yang memaksa mengambil jalur cepat lewat u-turn yang seharusnya ditutup. Itu semua menambah penundaan arus lalu lintas,” terangnya.
Mengenai penutupan atau pengaturan ulang u-turn, Dishub Kota Malang hanya bisa mengusulkan hal tersebut kepada pihak Pemprov Jatim. Ia menilai, apabila terlalu banyak u-turn justru bisa memperburuk arus lalu lintas, karena banyak yang memotong jalur.
“Keputusan tetap di tangan Pemprov Jatim dan aparat kepolisian. Kami hanya mengusulkan. Secara teknis, kalau terlalu banyak u-turn, arus kendaraan makin terhambat,” jelasnya.
Untuk sementara, pengaturan khusus dari Dishub Kota Malang terbatas pada pemasangan barrier dan pemberian arahan bagi pengendara. Hal ini sekaligus untuk menjaga keselamatan pekerja dan masyarakat di sekitar area pengerjaan proyek drainase.
Sementara itu, Kabid Trantibum Satpol-PP Jatim, M Tabrani menyebut, proyek ini juga melibatkan penertiban utilitas liar. Misalnya, penertiban reklame, kabel dan pohon di sekitar lokasi proyek.
“Kami mendukung proyek PU SDA Provinsi dengan membersihkan area dari berbagai hambatan. Penertiban dilakukan, agar pengerjaan proyek drainase tidak terganggu,” ungkapnya.
Pengerjaan drainase di kawasan Suhat dilakukan untuk mengoptimalkan sistem saluran air. Kawasan tersebut dikenal padat kendaraan dan aktivitas komersial, sehingga pengelolaan air hujan menjadi krusial.
“Dinas PU SDA Jatim menargetkan pembongkaran drainase lama dan pembangunan struktur baru yang lebih memadai. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak utilitas yang tidak sesuai aturan dan mengganggu akses alat berat,” ujarnya.
Tabrani menuturkan, pihaknya sudah bersurat kepada para pemilik reklame dan jaringan utilitas. Peringatan juga sudah dilakukan baik secara formal maupun informal. (bas/mzm)
