Malang, SERU.co.id – Pemkot Malang merancang penataan ulang Hutan Kota Malabar, khususnya saat pelaksanaan Car Free Day (CFD). Pasalnya, selama ini warga kerap mengunjungi Hutan Kota Malabar dan Pasar Oro-oro Dowo selepas CFD di Jalan Ijen.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengungkapkan, Hutan Kota Malabar bisa menjadi tempat istirahat sembari menikmati suasana alam. Selain itu, optimalisasi pengelolaanmya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi mikro.
“Nanti kita manfaatkan saat CFD, pagi hari, saat orang-orang olahraga. Para PKL bisa berjualan di sini mulai jam 06.00 sampai 10.00 WIB dengan tertib dan bersih,” seru Wahyu, saat mengunjungi Hutan Kota Malabar, Sabtu (2/8/2025).
Wahyu menyebut, langkah ini sekaligus menjadi solusi bagi PKL yang tidak mendapatkan tempat di kawasan CFD. Namun, Pemkot Malang akan menata sehingga keberadaan mereka tidak merusak ekosistem hutan kota maupun mengganggu lalu lintas.
“Jangan sampai jualannya di pinggir jalan, nanti malah bikin macet. Kita arahkan ke sini, kita tata. Wong mlayu-mlayu nang kene, wah ono kopi, kan enak (orang lari-lari di sini, kalau tau ada kopi kan enak),” ujarnya sembari tersenyum.
Salah satu perhatian utama dalam penataan Hutan Kota Malabar adalah manajemen kebersihan, terutama terkait potensi bau sampah TPS. Orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu mengaku, telah memikirkan solusi jangka panjang untuk mencegah hal itu.
“Sekarang sudah ada teknologi, supaya baunya tidak ke mana-mana dan ini bisa diterapkan. Contohnya di Kepanjen, ada TPA Wisata Talangagung yang sama sekali tidak bau,” ungkapnya.
Dengan adanya optimalisasi hutan kota, Pemkot Malang juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Baik potensi penyalahgunaan tempat, seperti aktivitas asusila dan penumpukan sampah.
“Nanti kita manfaatkan saat CFD, pagi hari, saat orang-orang olahraga. Kalau malam, akan kami evaluasi. Bisa saja malam hari ditutup,” jelasnya.
Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Matondang mengatakan, akan berkoordinasi dengan jajaran. Pihaknya memerlukan langkah teknis untuk mendukung penataan tersebut.
“Penataan fasilitas seperti toilet, area parkir dan sistem pengelolaan sampah akan diprioritaskan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) maupun APBD 2025. Harapannya, tahun depan sudah bisa dieksekusi, sehingga Hutan Kota Malabar lebih tertata,” terangnya.
“Selain itu, kami punya polisi taman yang akan berpatroli rutin, siang hingga malam. Ini untuk memastikan tidak ada aktivitas negatif dan menjaga kebersihan lingkungan,” imbuhnya.
Upaya memastikan keamanan dan kenyamanan dilakukan DLH dengan mengkaji pengelolaan TPS (Tempat Pembuangan Sampah). Pasalnya, lokasi Hutan Kota Malabar berdampingan dengan TPS.
“Kita juga sedang kaji penempatan TPS, agar menambah titik lokasi TPS baru dan bisa jadi satu dengan TPS pasar. Ke depan, kami juga akan mengelola jam keluar masuk sampah, serta menyiapkan tim yang siap siaga mengangkut sampah sesuai jamnya,” tutur Raymond, sapaan akrabnya.
Pemkot Malang juga mempertimbangkan pembangunan gedung parkir bertingkat di sekitar Hutan Kota Malabar. Namun, hal ini masih dalam tahap koordinasi teknis dengan Dishub dan pihak terkait untuk memastikan tidak mengganggu ekosistem taman.
“Kita butuh parkir yang representatif. Tapi tentu tidak boleh mengganggu kawasan hutan. Jadi akan dibicarakan lebih lanjut dengan Dishub untuk menentukan lokasi terbaik,” tandasnya. (bas/mzm)
