Jember, SERU.co.id – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menyatakan persetujuannya terhadap pandangan Bupati Jember, Muhammad Fawait. Mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan dan pendidikan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait mengapresiasi, dukungan penuh dari seluruh fraksi terhadap dua raperda tersebut. Dia menilai, hal ini menjadi simbol kekompakan antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif yang sangat dibutuhkan demi kemajuan Jember.
“Alhamdulillah semua fraksi satu suara bahwa dua Raperda terkait masalah wawasan kebangsaan dan pendidikan,” seru Gus Fawait, sapaannya saat diwawancarai media, usai Rapat Paripurna III di Gedung DPRD Jember, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, ketika kekompakan antara eksekutif dan legislatif dapat terus dijaga. Maka proses pembangunan di Kabupaten Jember akan berjalan lebih efektif dan efisien.
Gus Fawait itu menegaskan, kecepatan pembangunan menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan yang selama ini terjadi di berbagai sektor.
“Itu yang kita butuhkan hari ini. Jadi Jember ini tidak hanya butuh pembangunan yang berjalan, tapi jalan plus cepat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Fawait menyebut, berbagai masukan disampaikan oleh anggota dewan dalam paripurna akan menjadi catatan yang akan segera ditindaklanjuti. Salah satu catatan yang masuk sebelumnya, terkait pengelolaan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang kini menjadi fokus bersama ke depan.
“Kemarin setelah pulang dari paripurna, semua berkumpul di Pendopo, Sekda dan OPD terkait. Untuk memetakan bagaimana pendapatan 2026 tidak boleh meleset,” terangnya.
Gus Fawait mengakui, tahun 2025 menjadi tahun transisi, karena dirinya mulai menjabat di pertengahan tahun. Namun untuk tahun anggaran 2026, dirinya menargetkan, agar semua sistem bisa lebih tertata dan akurat.
“Salah satu upaya yang dirancang, dengan menetapkan sistem matriks dalam penentuan target PAD. Kalau 2025 tentu (PAD tidak bisa tercapai 100 persen, red), karena kami masuk di pertengahan, tetapi di 2026 tidak boleh ada yang meleset lagi,” jelasnya.
Bupati yang dikenal dekat dengan kalangan muda dan pesantren ini juga menyoroti kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, masalah kemiskinan dan peningkatan PAD tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja, namun dibutuhkan pendekatan kolaboratif dan lintas sektor.
“Seluruh OPD ini harus bekerja sama untuk mewujudkan PAD. Sepuluh tahun belakangan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan di bawah 200 ribu. Maka ke depan ini, tidak boleh ada ego lagi bekerja secara sektoral, tetapi harus bekerja sama,” paparnya.
Gus Fawait mencontohkan, PAD bukan hanya tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi berkaitan erat sektor lain, seperti dinas perizinan dan tata ruang. Begitu pula dengan isu kemiskinan, yang selama ini terlalu dibebankan ke desa tanpa melibatkan OPD terkait secara optimal.
“Contohnya perizinan, itu harus menjadi satu, harus kompak bersama Bapenda dan OPD lainnya. Contoh lagi kemiskinan, tidak bisa dipasrahkan sepenuhnya kepada Dinsos, tetapi juga harus dengan OPD lain. Seperti Cipta Karya, PU Bina Marga, Dinas Pendidikan, Disnas bidang UMKM, dan sebagainya,” ungkapnya.
Gus Fawait menegaskan, pemerintahannya berupaya mengubah pola kerja birokrasi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dengan mendorong sinergi antarlembaga, Gus Fawait berharap, program-program strategis daerah bisa lebih tepat sasaran. Serta berdampak nyata bagi masyarakat.
“Hari ini kami mencoba untuk merangkai semua OPD bekerja bersama-sama untuk mengentaskan isu atau target dari program-program kita,” pungkasnya. (sgt/rhd)
