Malang, SERU.co.id – Keberadaan PKL liar di kawasan Car Free Day (CFD) Ijen Kota Malang memicu keluhan masyarakat. Satpol-PP Kota Malang mengakui perlunya evaluasi pengelolaan CFD dengan melibatkan lintas OPD termasuk DLH.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Malang, Heru Mulyono mengungkapkan, masih banyak PKL yang tidak menaati regulasi. Situasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan CFD.
“Kami tidak bisa bertindak sendirian. Penanganan ini berada di bawah manajemen bersama yang juga melibatkan OPD lain, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH),” seru Heru, Rabu (4/6/2025).
baca juga: PWI Malang Raya dan PDHI Jatim II Sulap CFD Ijen Jadi Klinik Hewan Lapangan
Heru menjelaskan, perlu pengelolaan yang baik, agar CFD Ijen sebagai ruang publik bisa difungsikan dengan optimal. Dengan demikian, masyarakat yang datang berkunjung akan lebih nyaman.
“Dalam waktu dekat kami akan lakukan evaluasi bersama seluruh pihak yang terlibat. Langkah penataan dan penindakan akan dilakukan secara terkoordinasi,” ungkapnya.
Upaya menegakkan regulasi tidak hanya menunggu penertiban dari Satpol-PP Kota Malang. Para PKL diimbau memahami ketentuan yang berlaku, agar pengunjung tidak terganggu.
“Jika terus melanggar, pengunjung akan terganggu. Selain itu juga merusak citra CFD Ijen itu sendiri,” tegasnya.
baca juga: Ratusan Perempuan Bangsa Aksi Bersama Tolak Judol dan Pinjol Ilegal di CFD
Sementara itu, salah satu warga, Rina menyayangkan, kondisi CFD Ijen yang menjadi sasaran PKL liar. Saat dirinya berkunjung ke CFD Ijen, melihat ruang publik semakin terdesak keberadaan PKL.
“Hari Minggu kemarin saya berkunjung ke CFD Ijen bersama anak saya. Banyak PKL sampai hampir menutup setengah jalan yang seharusnya dilewati orang,” bebernya.
Apabila Pemkot Malang ingin memberikan fasilitas kepada masyarakat, harus lebih serius menangani keberadaan PKL. Banyaknya PKL liar dinilai merugikan, sehingga harus segera ditangani.
“Kalau tidak serius lebih baik CFD ditiadakan saja. Memberikan fasilitas jangan setengah-setengah pengelolaannya,” katanya. (bas/rhd)
